Bupati Kukar Ingin Kerja Sama Media Merata di Seluruh OPD pada 2027

KATANUSANTARA.COM – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dr. Aulia Rahman Basri, ingin mengubah pola kerja sama media dengan pemerintah daerah mulai 2027.

Aulia menjelaskan, kebijakan tersebut dirancang untuk memperluas distribusi kerja sama sekaligus mendorong media mengangkat isu-isu pemerintahan dari sudut pandang yang berbeda.
Makanya

Dengan pembagian kontrak di masing-masing OPD, setiap media memiliki ruang untuk menggali informasi dan menyampaikan perkembangan pembangunan sesuai bidang perangkat daerah yang menjadi mitranya.

“Makanya kebijakan kita pada 2027, kalau sekarang media berkontrak dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar, ke depan tidak ada lagi. Kita akan membaginya ke seluruh OPD dan tidak boleh ada media yang sama,” ucap dia, Jumat (13/11/2026).

Melalui skema tersebut, satu media hanya akan menjalin kontrak dengan satu OPD sehingga tidak terjadi penumpukan kerja sama pada perangkat daerah tertentu.

Media yang telah mendapatkan kontrak di satu OPD tidak diperkenankan mengambil kontrak di OPD lainnya.

“Misalnya, media Lingkar Kaltim sudah berkontrak dengan Dinas Pendidikan, maka tidak boleh lagi berkontrak dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Berikan kepada media yang lain,” jelasnya.

Ia menerangkan, perubahan pola kerja sama ini juga berkaitan dengan keinginan pemerintah daerah untuk memperkaya perspektif pemberitaan.

Dia menilai, pola pemberitaan yang berjalan selama ini cenderung menghasilkan informasi serupa, terutama ketika sejumlah media meliput kegiatan atau pernyataan yang sama.

Kondisi tersebut, kata dia, terjadi karena media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah sering kali mengangkat materi pemberitaan yang bersumber dari kegiatan dan informasi serupa.

Akibatnya, isu yang disampaikan kepada masyarakat kurang bervariasi.

“Sehingga, kalau seperti sekarang, Akupedia, Lingkar Kaltim, RPK, Prokal, dan Kaltim Today, berita yang diangkat dari apa yang saya sampaikan semuanya sama. Pasti diberitakan hal yang sama, kan?” ujarnya.

Dengan pembagian kerja sama berdasarkan OPD, Aulia berharap setiap media dapat lebih fokus menggali isu sesuai bidang yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah mitranya.

Dia ingin pemberitaan tentang Kukar tidak hanya berkutat pada kegiatan kepala daerah, tetapi juga mencakup berbagai sektor pelayanan dan pembangunan.

Ia menggambarkan pembagian isu tersebut, misalnya, dua media mengangkat perkembangan pendidikan, dua media lainnya menyoroti isu gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sementara media lain menggali program Dinas Koperasi, termasuk upaya meningkatkan literasi masyarakat.

“Nah, kalau nanti harapan kita, setiap hari semua media mengangkat perspektif yang berbeda-beda terkait dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar,” katanya.

Aulia juga menyoroti kebiasaan sebagian media yang hanya mengikuti pemberitaan dari media lain ketika tidak menghadiri kegiatan pemerintah daerah.

Menurutnya, pola tersebut membuat informasi yang beredar cenderung berulang karena sumber dan sudut pandang pemberitaannya sama.

“Kalau seperti sekarang, hanya saling mengintip berita. Media yang tidak datang tinggal mengikuti berita dari media yang datang,” tuturnya.

Karena itu, melalui kebijakan yang direncanakan mulai 2027, ia berharap media dapat menjalankan peran lebih aktif dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai program pemerintah daerah.

“Harapan kita, ke depan teman-teman benar-benar bisa membantu government branding yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar, tanpa mengurangi substansi kontrak teman-teman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kukar,” pungkasnya. (adv)