Sekolah Rakyat di Muara Badak Tinggal Menunggu Dibangun Pemerintah Pusat

KATANUSANTARA.COM – Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah menyiapkan lahan beserta persyaratan administrasi untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Kepala Dinsos Kukar, Rinda Desianti menjelaskan bahwa lokasi pembangunan Sekolah Rakyat telah disiapkan di atas lahan seluas sekitar tujuh hektare.

Kesiapan tersebut mencakup aspek fisik maupun administrasi sehingga daerah tinggal menunggu tahapan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kalau Sekolah Rakyat, insyaallah kita sudah siap. Dari sisi fisik maupun administrasi sudah siap di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, dengan luas sekitar tujuh hektare,” ungkap Rinda, Jumat (13/11/2026).

Ia menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membahas kesiapan pembangunan.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, pembiayaan pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya bersumber dari anggaran pemerintah pusat.

“Insyaallah tinggal menunggu pembangunan dari pusat karena anggarannya berasal dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Dalam perkembangan terakhir, kata Rinda, kapasitas Sekolah Rakyat yang direncanakan di Muara Badak juga mengalami peningkatan.

Ia mengatakan, informasi yang diterimanya menyebutkan jumlah peserta didik yang dapat ditampung bertambah dari rencana awal 1.500 orang menjadi 2.500 orang.

“Bangunannya juga yang tadinya dua lantai menjadi empat lantai,” tuturnya.

Sekolah Rakyat tersebut nantinya diperuntukkan bagi anak-anak dari jenjang pendidikan SD hingga SMA yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah, khususnya kelompok desil 1 dan 2.

Dia menerangkan, kelompok sasaran tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Rinda juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Dinsos Kukar telah mengupayakan agar anak-anak dari kelompok sasaran dapat mengakses Sekolah Rakyat yang sudah tersedia di Palaran, Samarinda.

Sebanyak 26 anak telah didaftarkan untuk mengikuti pendidikan di sekolah tersebut.

“Sampai sekarang mereka masih belum berangkat ke sana dengan alasan Sekolah Rakyat di Palaran memiliki keterbatasan air, apalagi di tengah musim kemarau seperti ini,” ungkapnya.

Terkait kapasitas dan sejumlah ketentuan teknis pembangunan, Rinda menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Kementerian Sosial.

Dinsos Kukar berperan sebagai pelaksana di tingkat kabupaten yang menyiapkan kebutuhan daerah agar pembangunan dapat direalisasikan.

Ia mengungkapkan, kesiapan Kukar menjadi bagian dari upaya daerah dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Dengan lahan dan administrasi yang telah disiapkan, Pemkab Kukar kini menunggu tindak lanjut pembangunan dari pemerintah pusat.

“Soal kapasitas itu ditentukan oleh Kementerian Sosial. Kami hanya sebagai pelaksana di kabupaten. Namun, di antara kabupaten/kota lainnya, selain Samarinda, kita siap untuk dibangunkan dan anggarannya semua berasal dari pusat,” pungkasnya. (adv)