APBD Perubahan Kukar 2026 Sah Diangka Rp7,9 Triliun

KATANUSANTARA.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan di angka Rp7,9 triliun.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menyebut angka tersebut terlihat lebih besar dibandingkan APBD murni 2026 karena terdapat pencatatan pembiayaan berupa pinjaman kepada Bankaltimtara sebesar sekitar Rp820 miliar.

Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menjelaskan penetapan APBD Perubahan 2026 dilakukan dengan menyesuaikan berbagai perkembangan yang terjadi di Kabupaten Kukar.

Ia menjelaskan, perubahan anggaran tersebut dirumuskan melalui penyesuaian regulasi, perhitungan pendapatan, serta efisiensi terhadap pengeluaran atau belanja daerah.

“Ya, hari ini kita melaksanakan proses penetapan terhadap anggaran perubahan tahun 2026 dengan menyesuaikan beberapa perkembangan-perkembangan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Aulia, Rabu (30/9/2026).

Aulia mengakui secara nominal APBD Perubahan 2026 terlihat lebih besar dibandingkan APBD murni tahun berjalan.

Namun, peningkatan tersebut bukan berarti kemampuan fiskal daerah mengalami kenaikan.

Perbedaan angka tersebut dipengaruhi oleh proses penatausahaan pinjaman Bankaltimtara yang sebelumnya telah dilaksanakan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, dalam APBD Perubahan tersebut pemerintah daerah menatausahakan pinjaman kepada Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar yang telah digunakan dan dibayarkan sebelumnya.

Pencatatan tersebut dilakukan setelah Pemkab Kukar melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait mengenai mekanisme penatausahaan pembiayaan tersebut.

“Karena di perubahan ini kami menatausahakan pinjaman di Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar yang sudah kita bayarkan, yang sudah kita laksanakan sebelumnya,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa hasil konsultasi dengan pihak terkait mengarahkan agar pinjaman tersebut dicatat sebagai bagian dari pendapatan dalam struktur APBD Perubahan.

Selanjutnya, penggunaan atau pembelanjaannya juga telah ditempatkan pada pos pengeluaran pembiayaan yang telah ditetapkan.

Kondisi inilah yang kemudian membuat angka total APBD Perubahan Kukar 2026 secara nominal terlihat lebih besar.

“Kita sekarang didampingi oleh pihak-pihak terkait bagaimana menatausahakan itu, dan dari hasil konsultasi dengan pihak-pihak terkait bahwa ini harus dicatat menjadi bagian dari pendapatan dan nanti pembelanjanya sudah ditetapkan di poin pengeluaran, sehingga secara angka ini nampak lebih besar,” ungkap Aulia.

Dengan demikian, angka Rp7,9 triliun tersebut perlu dilihat dengan memperhatikan komponen pembentuknya.

Aulia mengatakan, secara riil anggaran daerah justru mengalami penurunan dibandingkan APBD murni 2026.

Ia menyebut realisasi struktur APBD Kukar setelah penyesuaian mengalami penurunan sekitar Rp100 miliar dibandingkan anggaran murni 2026.

Tanpa memperhitungkan pencatatan pinjaman tersebut, nilai APBD Kukar berada di kisaran Rp7,1 triliun.

“Realnya APBD kita itu turun sekitar Rp100 miliar daripada anggaran murni,” katanya.

Karena itu, angka Rp7,9 triliun dalam APBD Perubahan 2026 terdiri atas anggaran daerah sekitar Rp7,1 triliun ditambah pencatatan pinjaman sebesar sekitar Rp820 miliar.

“Sehingga sebenarnya realnya cuma Rp7,1 triliun ditambah dengan hutang itu menjadi Rp7,9 triliun,” jelasnya.

Penjelasan tersebut menjadi penting agar angka APBD Perubahan tidak dipahami semata-mata sebagai peningkatan kapasitas anggaran pemerintah daerah.

Dengan telah ditetapkannya APBD Perubahan 2026, Pemkab Kukar kini berharap seluruh program yang telah disusun dapat segera dieksekusi di lapangan.

Menurut Aulia, penetapan anggaran menjadi momentum untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, sehingga manfaat dari kebijakan dan program pemerintah dapat segera dirasakan masyarakat.

“Harapan kita mudah-mudahan dengan sudah ditetapkan APBD perubahan ini, kita sudah bisa melakukan eksekusi-eksekusi cepat di lapangan, sehingga proses pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya.