Lindungi Pekerja Rentan, Pemkab Kukar Perkuat Kolaborasi Bersama BPJS Ketenagakerjaan

TENGGARONG – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja rentan terus diperkuat melalui sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Program perlindungan sosial yang menyasar kelompok buruh informal ini telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Muhammad Hatta, mengungkapkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap kelompok pekerja non-formal telah berjalan nyata dan berkesinambungan.

“Perlindungan bagi pekerja rentan adalah prioritas. Hingga 2025 ini, sudah sekitar 35 ribu pekerja yang tercover,” ujarnya, Selasa (6/5/2025).

Skema perlindungan yang diberikan mencakup jaminan kecelakaan kerja dan santunan kematian. Hingga saat ini, tercatat delapan keluarga pekerja rentan di Kukar telah menerima hak santunan setelah kehilangan anggota keluarga akibat kecelakaan kerja.

Distransnaker Kukar bersama BPJS Ketenagakerjaan juga terus melakukan pemutakhiran data untuk menjaga ketepatan sasaran program. Bahkan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pekan lalu, bantuan sosial turut disalurkan kepada ahli waris pekerja sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah daerah.

“Perlindungan sosial adalah bagian dari peningkatan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Tidak hanya menyentuh pekerja formal, perhatian kita juga menyasar mereka yang bekerja tanpa kepastian pendapatan atau jaminan sosial. Ini bentuk nyata negara hadir di level daerah,” timpalnya.

Langkah selanjutnya, menurut Hatta, adalah perluasan cakupan program. Distransnaker akan mendata ulang kelompok pekerja rentan di sektor pertanian, perikanan, UMKM, hingga pekerja harian lepas untuk memastikan mereka mendapatkan hak perlindungan yang sama.

“Kami siap untuk mendata ulang dan memperluas jangkauan. Tidak boleh ada pekerja yang tidak terlindungi,” pungkasnya. (Adv)