DPMD Kukar Jadi Penggerak Sinergi Lintas Sektor, Perkuat Posyandu Menuju Enam SPM Terpadu
TENGGARONG– Di tengah upaya membangun pelayanan masyarakat desa yang lebih holistik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mengambil peran strategis.
Melalui kegiatan Sosialisasi Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kamis (18/9/2025), DPMD Kukar menunjukkan komitmennya sebagai penggerak utama sinergi lintas sektor dalam penguatan kelembagaan Posyandu.
Kegiatan ini menghadirkan Ketua TP PKK Kukar, Andi Deezca Pravidhia Aulia Rahman Basri, Kepala DPMD Kukar Arianto, serta seluruh tim pembina Posyandu dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.
Namun lebih dari sekadar sosialisasi, forum ini menjadi momentum penting dalam transformasi sistem pelayanan dasar masyarakat desa dari yang sebelumnya terpisah menjadi terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebatas rutinitas pembinaan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman para pembina Posyandu terhadap regulasi baru dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.
“Tujuannya adalah memperkuat pengetahuan serta pemahaman tim pembina di level kabupaten dan kecamatan. Mereka nantinya akan mensosialisasikan dan mendampingi tim pembina di tingkat kelurahan, desa, hingga kader posyandu,” ujarnya.
Arianto menjelaskan, melalui kebijakan baru tersebut, Posyandu kini mengusung sistem enam layanan terpadu yang tidak lagi memisahkan pembinaan balita, lansia, dan remaja.
“Dulu pembinaan terpisah, sekarang digabung. Kami harap kader dapat menyesuaikan dan melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga mampu membantu pemerintah memberikan pelayanan sesuai enam SPM,” tambahnya.
Sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat, DPMD Kukar mendorong setiap instansi meninggalkan ego sektoral demi keberhasilan bersama.
“Kalau ada ego sektoral, itu justru bisa mempersulit pencapaian yang kita inginkan,” tegasnya.
Langkah kolaboratif ini tak hanya sebatas wacana. Sinergi DPMD dengan BUMDes, WPD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan DP2KB telah menunjukkan hasil nyata.
Berkat kerja sama tersebut, angka stunting di Kukar menurun drastis dari 27 persen menjadi 14,9 persen, menjadikan Kukar sebagai daerah dengan penurunan stunting tertinggi di Kalimantan Timur.
“Keberadaan posyandu sangat penting. Selain mendukung pemerintah dalam penanganan gizi dan kesehatan masyarakat, juga terbukti efektif menekan angka stunting,” kata Arianto.
Selain capaian tersebut, DPMD Kukar juga mengapresiasi semangat luar biasa para kader Posyandu.
Tingkat partisipasi mereka yang mencapai 93 persen dalam pelaksanaan Posyandu serentak menjadi bukti bahwa sistem pelayanan masyarakat di Kukar kini semakin kuat dan solid.
“Transisi ini harus benar-benar dipahami dan dijalankan secara konsisten. Dengan kerja sama lintas sektor, program OSEAN dan SPM 169 diyakini bisa berjalan baik serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kukar,” pungkasnya.
Dengan pendekatan yang menekankan sinergi, inovasi, dan keberlanjutan, DPMD Kukar kini bukan hanya pembina desa, tetapi juga arsitek kolaborasi sosial yang mendorong Posyandu menjadi pusat layanan masyarakat berbasis komunitas.
Melalui transformasi ini, Posyandu di Kukar diharapkan tumbuh menjadi simpul utama ketahanan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat desa.(ADV)
