Sejumlah analisis ekonomi menunjukkan bahwa pelemahan rupiah dapat meningkatkan tekanan inflasi impor, terutama terhadap barang dan bahan baku yang masih bergantung pada impor. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membuat biaya kebutuhan masyarakat semakin berat.

Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi berbagai kewajiban pajak dan biaya hidup yang terus harus dipenuhi. Karena itu, kebijakan ekonomi tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara.

Keseimbangan antara penerimaan negara, perlindungan masyarakat, dan peningkatan pendapatan pekerja harus menjadi perhatian utama, Gaji Harus Mengikuti Kenaikan Biaya Hidup

Pelemahan rupiah tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan angka di pasar valuta asing. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui harga kebutuhan sehari-hari, transportasi, energi, hingga biaya produksi.

Jika biaya hidup meningkat sementara gaji tetap, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan semakin menurun. Kondisi ini juga dapat melemahkan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penggerak penting perekonomian nasional.

Karena itu, pemerintah perlu mendorong penyesuaian upah yang lebih berpihak kepada pekerja, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Kenaikan upah bukan semata-mata soal menambah penghasilan pekerja, tetapi juga merupakan upaya menjaga daya beli masyarakat agar roda ekonomi tetap berjalan, Pajak dan Upah Harus Berjalan Seimbang

Pajak merupakan sumber penting bagi negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, peningkatan penerimaan negara harus diiringi dengan kebijakan yang memastikan masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa kebijakan perpajakan dan berbagai insentif diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Maka, ketika beban ekonomi masyarakat meningkat, perlu ada langkah konkret berupa penguatan perlindungan sosial, pengendalian harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan pekerja.

Jangan Biarkan Masyarakat Bekerja Lebih Keras tetapi Semakin Sulit Hidup.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti banyak apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, membayar cicilan, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan keluarga.

Karena itu, pemerintah, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama mencari formula kebijakan upah yang mampu mengikuti perkembangan biaya hidup tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan.

Rupiah boleh menghadapi tekanan, tetapi jangan sampai daya beli rakyat ikut jatuh. Pajak boleh menjadi sumber penerimaan negara, tetapi kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi tujuan utama.

Sudah saatnya kebijakan ekonomi tidak hanya menghitung berapa besar penerimaan negara, tetapi juga menghitung berapa besar kemampuan rakyat untuk tetap hidup layak.

Masyarakat membutuhkan harga yang terjangkau, pekerjaan yang aman, dan penghasilan yang layak. Jika biaya hidup naik, maka pendapatan masyarakat juga harus mendapatkan perhatian serius.

The post Rupiah Melemah, Beban Hidup Masyarakat Meningkat: Saatnya Kenaikan Upah Menjadi Prioritas appeared first on katanusantara.com.

Dalam situasi seperti ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk kembali mengambil posisi sebagai kekuatan intelektual dan gerakan sosial. Sejak berdiri, HMI tidak hanya berorientasi pada pengembangan kader, tetapi juga memiliki misi menjaga keislaman, keindonesiaan, dan cita-cita demokrasi yang berkeadilan. Oleh karena itu, ketika demokrasi mengalami penyimpangan, HMI tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menjadi penonton.

Posisi HMI seharusnya ditempatkan sebagai moral force dan agent of social control. Artinya, HMI harus mampu mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang objektif, argumentatif, dan berbasis kepentingan publik. Kritik tersebut bukan didorong oleh kepentingan politik praktis, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab intelektual terhadap bangsa dan negara. Independensi organisasi harus tetap dijaga agar HMI tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan elite yang justru berpotensi melemahkan daya kritis kader.

Selain itu, HMI perlu menghidupkan kembali tradisi intelektual di kalangan kader. Diskusi, penelitian, kajian kebijakan publik, dan pendidikan politik harus menjadi agenda utama. Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis dan memiliki literasi politik yang baik. Di sinilah HMI dapat berperan sebagai ruang pembentukan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, dan keberpihakan kepada rakyat.

Di sisi lain, HMI juga harus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi publik perlu diperjuangkan melalui dialog yang konstruktif sekaligus aksi yang konstitusional ketika terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi. Gerakan yang dibangun hendaknya mengedepankan etika, argumentasi ilmiah, dan solusi, bukan sekadar mobilisasi massa tanpa arah.

Istilah crazy democracy sesungguhnya merupakan peringatan bahwa demokrasi dapat kehilangan makna apabila hanya dijalankan sebagai formalitas politik. Karena itu, tugas HMI bukan sekadar mengkritik keadaan, tetapi menawarkan gagasan, melahirkan pemimpin yang berintegritas, dan mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan demikian, HMI dapat kembali memainkan peran historisnya sebagai organisasi kader yang menjaga demokrasi tetap berada pada rel konstitusi, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan.

HMI memiliki modal sejarah, jaringan kader, dan tradisi intelektual yang kuat untuk menjadi bagian dari solusi. Selama HMI mampu menjaga independensi, memperkuat budaya intelektual, dan konsisten berpihak pada kepentingan rakyat, organisasi ini akan tetap relevan sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga dan mengembalikan demokrasi Indonesia menuju arah yang lebih bermartabat.

Penulis : Arpan Sagama, Peserta Advance Training Badko HMI Maluku

The post Posisi HmI Dalam Mengembalikan Demokrasi yang Sudah Menjadi Crazy Democracy appeared first on katanusantara.com.

Pandangan Islam terhadap Teknologi

Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan.

Teknologi merupakan hasil akal dan kreativitas atau rekayasa manusia yang merupakan anugerah dari sang pencipta teknologi harus dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan untuk merusak atau menimbulkan kemudaratan.

Manfaat Teknologi dalam Islam

Mempermudah penyebaran dakwah melalui media digital dalam hal pendidikan dan pembelajaran Al-Qur’an secara daring.

Memudahkan komunikasi dan silaturahmi.

Membantu pelayanan kesehatan, ekonomi, dan kegiatan sosial.

Namun ada juga dampak Negatif Jika Disalahgunakan

Penyebaran hoaks dan fitnah akses terhadap konten yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kecanduan media sosial atau permainan daring

Pelanggaran privasi dan kejahatan siber.

Sikap dan pandangan muslim terhadap Teknologi menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab memanfaatkan teknologi untuk ibadah, pendidikan, dan kemaslahatan juga menjaga etika, kejujuran, dan akhlak dalam dunia digital menyaring informasi sebelum menyebarkannya

Islam tidak menolak perkembangan teknologi. Sebaliknya namaun islam mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, menebarkan manfaat, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah.

Penulis : Muhammad Ismail Adi

The post hubungan antara ajaran Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi appeared first on katanusantara.com.

Ada anak yang lahir tahun 1998 sekarang mungkin sudah punya cicilan rumah, sudah menikah, bahkan sudah pusing mikirin dana pensiun. Sementara itu, Blok Masela baru saja lulus dari fase “rencana” dan resmi masuk fase “beneran dibangun” pada 16 Juli 2026. Dua puluh tujuh tahun menunggu, untuk sebuah proyek gas di Laut Arafura yang konon akan menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional. Kalau ketahanan energi diukur dari kesabaran menunggu, Indonesia jelas juara dunia.

Cerita yang Sama, Ditulis Berkali-kali

Menariknya, begitu groundbreaking diresmikan, media ramai-ramai menerbitkan opini tentang Blok Masela, dan anehnya benang merahnya mirip semua. Ada yang menyebutnya ironi klasik negeri kaya sumber daya tapi lambat mengolahnya. Ada yang menyebutnya simbol kebangkitan ketahanan energi. Ada yang mengingatkan soal hak masyarakat adat Tanimbar yang jangan sampai cuma jadi catatan kaki. Ada pula yang membandingkannya dengan Blok Andaman di Aceh, seolah berkata, “jangan sampai butuh 26 tahun lagi ya.” Semua opini itu benar, dan anehnya, semua bisa ditulis ulang dengan kata-kata yang nyaris sama, seperti mengisi templat: (1) puji proyeknya, (2) singgung sejarah panjangnya, (3) tutup dengan harapan semoga kali ini beneran jadi.

Drama 27 Tahun dalam Tiga Babak

Babak pertama: penemuan cadangan gas raksasa tahun 2000, disambut euforia bahwa Indonesia akan segera “terang benderang”. Babak kedua: dua dekade berikutnya diisi drama ganti konsep dari kilang terapung ke kilang darat, negosiasi keekonomian, dan pergantian pemilik saham, seolah proyek ini sedang syuting sinetron yang tidak kunjung tamat. Babak ketiga, baru dalam dua tahun terakhir, pemerintah rupanya kehabisan sabar dan mulai menegur langsung investor, sampai akhirnya cangkul pertama benar-benar ditancapkan. Publik pun menyambutnya seperti menonton reuni serial lama: senang, tapi juga bertanya-tanya, “kok baru sekarang?”

Mari Rayakan, tapi Jangan Lupa Bawa Payung

Sah-sah saja kalau kita ikut bersorak. Proyek sebesar ini punya potensi nyata memperkuat pasokan gas domestik dan membuka lapangan kerja. Tapi ada baiknya euforia ini diimbangi sedikit kewaspadaan, sebab groundbreaking hanyalah upacara gunting pita, bukan jaminan proyek berjalan mulus. Keputusan investasi final saja baru ditargetkan rampung akhir tahun ini, masih menunggu kontrak jual-beli gas jangka panjang. Di sisi lain, Laut Arafura bukan kolam kosong, ada ekosistem laut dan nelayan lokal yang hidupnya bergantung di sana, jadi klaim ramah lingkungan lewat teknologi penangkapan karbon sebaiknya dibuktikan di lapangan, bukan sekadar jadi bahan pemanis siaran pers. Kalau tidak, dua puluh tujuh tahun menunggu ini hanya akan berganti jadi bab baru dalam buku yang sama: janji besar, realisasi menyusul.

Semoga Bukan Sekuel Lagi

Blok Masela akhirnya bergerak, dan itu layak disyukuri. Tapi setelah nyaris tiga dekade menunggu, wajar kalau publik agak skeptis dan bertanya apakah kali ini benar-benar tamat, atau justru baru trailer untuk sekuel penundaan berikutnya. Yang jelas, kalau proyek ini nanti benar-benar rampung sesuai target 2029, semoga opini soal Masela yang ditulis saat itu isinya bukan lagi “akhirnya”, melainkan “terbukti”.

Penulis : A. Hanafi Majid

The post BLOK MASELA “27 TAHUN MENUNGGU, SATU HARI GROUNDBREAKING” appeared first on katanusantara.com.

Di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi dan memperkuat ketahanan energi nasional, Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela kembali menjadi sorotan. Dengan cadangan gas alam yang sangat besar dan nilai investasi yang mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung industri energi Indonesia pada masa depan. Bagi Provinsi Maluku, Blok Masela bukan sekadar proyek migas, melainkan sebuah harapan besar untuk mempercepat transformasi ekonomi kawasan timur Indonesia.

Namun, di balik optimisme tersebut tersimpan satu pertanyaan yang sangat penting: apakah Blok Masela akan menjadi titik balik kesejahteraan masyarakat Maluku, atau justru kembali mengulang ironi lama ketika daerah yang kaya sumber daya alam tetap bergelut dengan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan?

Paradoks sumber daya alam merupakan persoalan yang telah lama menghantui berbagai daerah di Indonesia. Banyak wilayah yang menghasilkan minyak, gas, batu bara, maupun mineral bernilai tinggi, tetapi masyarakat di sekitarnya belum menikmati hasil pembangunan secara proporsional. Kekayaan alam sering kali hanya tercermin dalam angka investasi dan penerimaan negara, sementara kualitas hidup masyarakat lokal tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Maluku memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang kaya sumber daya. Sejak masa rempah-rempah hingga era modern, wilayah ini selalu menjadi pusat perhatian karena kekayaan alamnya. Namun hingga kini, tantangan pembangunan masih nyata. Keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik akibat karakter wilayah kepulauan, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya kesempatan kerja menjadi persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius sebelum Blok Masela memasuki fase produksi. Sebab, keberhasilan sebuah proyek strategis nasional tidak dapat diukur hanya dari besarnya investasi atau volume produksi gas yang dihasilkan. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana proyek tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tempat sumber daya itu berasal.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi Blok Masela tidak berhenti pada penerimaan negara atau keuntungan perusahaan, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Maluku melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, tumbuhnya pelaku usaha lokal, serta berkembangnya infrastruktur publik.

Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan sumber daya manusia. Industri migas membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi, mulai dari bidang teknik, keselamatan kerja, logistik, hingga manajemen proyek. Tanpa investasi serius pada pendidikan dan pelatihan vokasi, tenaga kerja lokal akan sulit bersaing sehingga posisi strategis lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri harus membangun kolaborasi dalam menyiapkan SDM sejak sekarang. Program beasiswa, pendidikan vokasi berbasis industri, pelatihan bersertifikat, serta kemitraan antara perusahaan dan perguruan tinggi harus menjadi agenda prioritas. Masyarakat Maluku harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton.

Selain penguatan SDM, pembangunan infrastruktur juga tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kehadiran Blok Masela harus menjadi pengungkit pembangunan pelabuhan, jalan, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur tersebut bukan hanya melayani kebutuhan industri migas, tetapi juga harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Pengusaha daerah, koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus diberikan ruang dalam rantai pasok proyek. Selama ini, proyek-proyek besar sering kali lebih banyak dinikmati perusahaan nasional maupun internasional, sementara pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton. Kondisi seperti ini tidak boleh terulang di Maluku.

Pembangunan Blok Masela juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor kelautan dan perikanan, setiap aktivitas industri harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan ekosistem. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan sumber kehidupan masyarakat pesisir.

Di sisi lain, pemerintah daerah harus lebih proaktif memperjuangkan kepentingan Maluku. Perencanaan pembangunan daerah harus diselaraskan dengan kebutuhan proyek Blok Masela sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara maksimal. Pemerintah tidak boleh hanya menunggu investasi datang, tetapi harus menyiapkan regulasi, tata ruang, SDM, dan iklim usaha yang mendukung.

Dalam perspektif konstitusi, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi tersebut seharusnya menjadi landasan moral sekaligus politik dalam pengelolaan Blok Masela. Kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar wilayah penghasil.

Sejalan dengan visi pembangunan nasional melalui Asta Cita, Blok Masela juga harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan energi, hilirisasi industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika dikelola secara tepat, proyek ini dapat menjadi contoh bagaimana investasi besar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Blok Masela adalah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali dalam sejarah pembangunan Maluku. Kesempatan ini tidak boleh hilang karena lemahnya perencanaan, rendahnya partisipasi masyarakat, atau minimnya keberpihakan kepada daerah. Semua pemangku kepentingan harus memastikan bahwa proyek ini menjadi simbol keberhasilan pembangunan Indonesia Timur.

Pada akhirnya, keberhasilan Blok Masela tidak akan dikenang karena besarnya cadangan gas yang berhasil diproduksi, tetapi karena kemampuannya mengubah kehidupan masyarakat Maluku. Ketika angka kemiskinan menurun, kesempatan kerja meningkat, kualitas pendidikan membaik, infrastruktur berkembang, dan masyarakat lokal menjadi pelaku utama ekonomi, saat itulah Blok Masela benar-benar menjadi berkah bagi Maluku.

Sudah saatnya mengakhiri paradoks lama: daerah kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya tetap tertinggal. Blok Masela harus menjadi tonggak lahirnya Maluku yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh: Riswandi. Peserta Advance Training (LK III) HMI BADKO Maluku

The post Blok Masela: Mengakhiri Paradoks Daerah Kaya Sumber Daya, Rakyat Tetap Tertinggal appeared first on katanusantara.com.

Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun Anggaran (TA) 2025 justru membuka tabir persoalan yang selama ini layak dipertanyakan publik.

Di tengah masih banyaknya jalan rusak, jembatan yang belum selesai, pasar yang belum dimanfaatkan, hingga pabrik rumput laut yang belum beroperasi, pemerintah justru menyampaikan adanya SiLPA sekitar Rp335 miliar. Di saat yang sama, pemerintah juga mengakui adanya utang kepada pihak ketiga dan pinjaman daerah yang nilainya mencapai Rp820 miliar.

Pertanyaannya sederhana. Kalau masih ada uang ratusan miliar yang tidak terserap, mengapa pemerintah harus berutang?

Publik berhak memperoleh jawaban yang tidak normatif. Dalam rapat Banggar, alasan yang disampaikan berkisar pada keterlambatan transfer pemerintah pusat, dana earmark, dan pengelolaan kas daerah.

Penjelasan tersebut memang penting, tetapi belum cukup menjawab persoalan mendasar: mengapa perencanaan keuangan daerah tidak mampu mengantisipasi kondisi tersebut sejak awal?

Lebih mengejutkan lagi, pemerintah mengakui bahwa pabrik rumput laut belum dapat dimanfaatkan karena kesalahan dalam perencanaan. Kalimat itu seharusnya menjadi alarm keras. Kesalahan perencanaan bukan sekadar kekeliruan administratif. Kesalahan perencanaan berarti ada uang rakyat yang sudah dibelanjakan tetapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kegagalan perencanaan harus dievaluasi secara menyeluruh. Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab, apa penyebabnya, dan bagaimana langkah perbaikannya. Persoalan tidak berhenti di situ.

Pasar Anggana disebut belum termanfaatkan secara optimal. Sejumlah pekerjaan jalan dan jembatan juga masih menyisakan persoalan pembayaran. Ini menunjukkan bahwa tantangan pemerintah bukan hanya membangun, tetapi memastikan hasil pembangunan benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar deretan angka dalam laporan keuangan. Jalan yang belum selesai berarti akses yang masih terganggu, pasar yang belum dimanfaatkan berarti peluang ekonomi yang belum berkembang, dan aset yang mangkrak berarti uang rakyat belum menghasilkan manfaat sebagaimana mestinya.

Keberhasilan pengelolaan APBD pada akhirnya tidak diukur dari banyaknya anggaran yang dibelanjakan atau tebalnya dokumen pertanggungjawaban, melainkan dari sejauh mana hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah munculnya beberapa angka mengenai posisi utang dalam rapat. Pemerintah menyampaikan angka sekitar Rp945 miliar, Rp1,014 triliun, hingga Rp820 miliar sebagai hasil reviu.

Perbedaan tersebut mungkin dapat dijelaskan secara akuntansi, tetapi masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas, runtut, dan mudah dipahami. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban dalam pengelolaan keuangan publik. Di sisi lain, momentum pembahasan pertanggungjawaban APBD juga menjadi pengingat bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.

Pengawasan tidak boleh berhenti pada rapat pembahasan atau penyampaian catatan kepada pemerintah daerah, tetapi harus memastikan setiap rekomendasi benar-benar ditindaklanjuti. Evaluasi terhadap program yang gagal, aset yang belum termanfaatkan, maupun kesalahan dalam perencanaan harus dilakukan secara terbuka agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Sebagai alumni hukum, saya memandang bahwa laporan pertanggungjawaban APBD tidak boleh berhenti pada penyajian angka-angka. Pertanggungjawaban harus menjawab substansi: mengapa program gagal, mengapa aset belum dimanfaatkan, mengapa utang muncul, dan apa langkah konkret agar persoalan yang sama tidak terulang.

Pemerintah juga perlu menjelaskan kepada publik apakah telah dilakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang programnya tidak mencapai target atau mengalami kesalahan dalam perencanaan.

Akuntabilitas tidak cukup diwujudkan melalui penyampaian angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga melalui keberanian melakukan evaluasi, memperbaiki tata kelola, dan menetapkan tanggung jawab secara jelas apabila ditemukan kelemahan dalam

pelaksanaan program. Jangan sampai setiap tahun masyarakat hanya disuguhi laporan yang terlihat baik di atas kertas, sementara di lapangan masih ditemukan proyek yang belum selesai, aset yang belum berfungsi, dan kewajiban yang terus menumpuk.

APBD adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan konstitusional. (*)

The post SiLPA Ratusan Miliar, Utang Menumpuk, Aset Mangkrak: Ada Apa dengan Pengelolaan APBD Kukar? appeared first on katanusantara.com.

Selama puluhan tahun kita terjebak dalam kutukan sumber daya alam. Minyak kita sedot, gas kita salurkan, batu bara kita dikeruk, nikel kita digali, emas kita ditambang, timah kita dilebur, sawit kita dipanen. Semuanya dalam bentuk mentah, lalu kita ekspor. Nilai tambahnya? Dinikmati negara lain dan mafia hitam.

Praktik ini bukan hanya bodoh secara ekonomi, tetapi juga bunuh diri secara politik dan Kita menjual masa depan dengan harga obral. Kita ekspor bahan mentah murah, lalu impor barang jadinya dengan harga selangit. Neraca perdagangan kita jebol, industri dalam negeri mati, lapangan kerja lari ke luar negeri.

Yang lebih gila lagi, uang hasil penjualan kekayaan Nusantara itu banyak yang tidak pernah Kembali, Parkir di luar negeri, Mengendap di pusat-pusat keuangan global. Data Menko Polhukam menyebutkan, ada Rp.11.000 triliun aset milik WNI yang parkir di Singapura. Ini baru satu negara belum lagi di negara lainnya, tentunya seorang Presiden pasti tahu data tersebut.

Uang Rp.11.000 triliun itu uang siapa? Bisa jadi Uang hasil jual nikel kita. Uang hasil jual batu bara kita. Uang hasil jual sawit kita. Uang yang seharusnya dipakai bangun smelter di Sulawesi misalnya, bangun kilang di Tuban, bangun jalan di Papua, dan bangun sekolah di pedalaman.

Tetapi uang itu justru digunakan untuk menekan kita kembali. Digunakan untuk membiayai kampanye anti-hilirisasi. Digunakan untuk melobi agar UU Perampasan Aset mandek di DPR. Digunakan untuk menggoyang kebijakan Presiden dari luar. Inilah lingkaran setan yang harus diputus dan dipahami oleh masyarakat dan para mahasiswa.

Karena itu, kebijakan “satu pintu” yang ditempuh pemerintah Presiden Prabowo sudah sangat tepat. Semua ekspor sumber daya alam harus terkontrol secara administrasi dan keuangan serta transparan. Hilir mudik perdagangannya harus diawasi. Dan yang paling penting devisanya wajib kembali 100% ke Indonesia.

Satu pintu artinya tidak ada lagi permainan kongkalikong. Tidak ada lagi transfer pricing untuk mengakali pajak. Tidak ada lagi ekspor fiktif. Semua data terang benderang. Semua dolar hasil ekspor wajib masuk ke bank di Indonesia sebelum digunakan kembali.

Inilah yang disebut kedaulatan ekonomi untuk Nusantara. Hal ini yang dulu diteriakkan Bung Karno, Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri). Kalau SDA kita, pabriknya di seluruh wilayah indonesia, pekerjanya orang indonesia, pajaknya masuk ke APBN indonesia, lalu uangnya disimpan di bank indonesia, siapa yang bisa mendikte kita sebagai Bangsa Nusantara yang besar dengan seluruh kekuatan sumber daya alamnya.?

Logikanya sederhana. Selama uang kita di luar, kita yang butuh mereka. Begitu uang itu kembali ke dalam, mereka yang butuh kita. Posisi tawar Indonesia akan berubah total. Kita tidak lagi jadi bangsa peminta-minta utang yang selalu tertekan oleh mafia hitam.

Maka aneh jika ada yang menolak kebijakan Presiden tersebut. Siapa yang dirugikan dengan hilirisasi? Siapa yang dirugikan jika devisa kembali? Hanya satu; oknum mafia hitam SDA dan pengemplang pajak yang selama ini hidup dari kebocoran system di Indonesia.

Karena itu penting untuk kita ketahui Bersama bahwa ini adalah perang kemerdekaan ekonomi jilid II. Dulu kita perang melawan penjajah bersenjata. Sekarang kita perang melawan penjajah berkedok investasi dan oknum pengkhianat bangsa yang menyembunyikan harta di luar negeri.

Tugas kita sebagai rakyat sederhana kawal dan dukung. Kawal hilirisasi agar tidak mandek. Kawal sistem satu pintu agar tidak bocor dan dukung Presiden Prabowo yang sedang berperang melawan gurita mafia yang sudah puluhan tahun menghisap darah Nusantara yang dilakukan Presiden Adalah Fakta.

Jangan mau lagi Bangsa Indonesia diadu domba. Jangan mau lagi kita ditakut-takuti isu “investor kabur”. Investor yang benar tidak akan kabur karena aturan yang jelas. Yang kabur itu spekulan dan pencuri.! Biarkan mereka pergi. Gantinya akan datang investor yang patuh dan taat aturan.

Saatnya seluruh elemen bangsa bersatu. Tinggalkan ego sektoral. Tinggalkan kepentingan kelompok. Ini tentang masa depan anak cucu kita. Apakah mereka akan tetap jadi kuli di negeri sendiri, atau jadi tuan di tanah kelahirannya? Jawabannya ada di tangan kita hari ini. Saatnya Indonesia Berdikari. Merdeka!

The post BERDIKARI ADALAH JALAN KEMERDEKAAN EKONOMI: Dukung Presiden Prabowo Kawal Aset dan SDA Nasional appeared first on katanusantara.com.

Dalam pernyataannya, Muhammad Rezza mengajak semua pihak untuk menghormati dan menerima putusan MK sebagai keputusan hukum yang final dan mengikat. Ia juga mengimbau agar seluruh masyarakat Kutai Kartanegara menjaga kondusivitas wilayah dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati putusan MK. Mari kita jaga kondusivitas daerah kita, jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana,” ujar Muhammad Rezza.

Lebih lanjut, PDPM Kutai Kartanegara mengharapkan agar pasangan calon yang akan bertarung dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) dapat berkompetisi secara sehat dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

“Kepada para pasangan calon, kami harapkan untuk berkompetisi secara sehat dan demokratis. Jadikan Pilkada ini sebagai ajang pendidikan politik bagi masyarakat,” tegasnya.

Muhammad Rezza juga menekankan pentingnya netralitas penyelenggara Pilkada, baik KPU Kukar maupun Bawaslu Kukar, dalam melaksanakan PSU. Ia berharap PSU dapat berjalan dengan adil, transparan, dan minim potensi permasalahan di kemudian hari.

“Kami menekankan pentingnya netralitas penyelenggara Pilkada. Pastikan PSU berjalan dengan adil dan transparan, serta minimalkan potensi permasalahan di kemudian hari,” ujarnya.

Selain itu, PDPM Kutai Kartanegara juga mengharapkan agar TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjaga netralitas dan turut serta menjaga kondusivitas Kutai Kartanegara selama proses PSU berlangsung.

“Kami juga mengharapkan kepada TNI, Polri, dan ASN untuk tetap menjaga netralitas dan turut serta menjaga kondusivitas Kutai Kartanegara,” ungkapnya.

Terakhir, PDPM Kutai Kartanegara menyatakan siap mengawal dan mendukung program-program yang sesuai dengan janji kampanye dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Mereka juga akan memberikan kritik konstruktif jika terdapat kebijakan yang tidak pro-rakyat.

“Siapapun pasangan calon yang nantinya mendapatkan amanah dari masyarakat, PDPM Kutai Kartanegara siap mengawal dan mendukung program-program yang sesuai dengan janji kampanye dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kami juga akan memberikan kritik konstruktif jika terdapat kebijakan yang tidak pro-rakyat,” pungkasnya (*)

Penulis Redaksi Katanusantara.com

The post PDPM Kutai Kartanegara Serukan Jaga Kondusivitas Pasca Putusan MK appeared first on katanusantara.com.

Katanusantara.com, Samarinda, – Satlantas Polresta Samarinda mulai melakukan uji coba terhadap pemohon SIM baru dan perpanjang SIM wajib menyertakan BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2024.

Syarat BPJS untuk mengurus SIM ini akan berlaku mulai 1 Juli 2024 yaitu masa tahap uji coba yang berlaku di tujuh wilayah Indonesia.

Polri bakal melakukan uji coba kepemilikan BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan SIM di Beberapa Provinsi Di seluruh Indonesia diantaranya Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

Kasat Lantas Polresta Samarinda, Kompol Creato Sonitehe Gulo mengatakan bahwa kebijakan ini  berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan SIM Baru dan memperpanjang SIM, yang menyatakan bahwa salah satu syaratnya adalah kepesertaan aktif dalam BPJS.

“Beberapa provinsi telah dilakukan evaluasi, khususnyan Provinsi Kalimantan Timur ikut termasuk yang memiliki BPJS sekitar 95%. Ini yang menjadi dasar terkait penerapan kebijakan baru ini,” ungkapnya.

Salama masa uji coba dari tanggal 1 Juli sampai hingga 30 September 2024, petugas dari BPJS nantinya akan ditempatkan di bagian pendaftaran untuk membantu masyarakat mengecek keikutsertaan mereka dalam BPJS.

“Informasi awalnya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim, ada beberapa metode, pendaftaran online juga telah disiapkan dan akan dibantu oleh petugas BPJS tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, setelah masa uji coba berakhir, mulai 1 Oktober 2024, masyarakat yang belum melakukan pendaftaran BPJS tidak akan bisa langsung menerima SIM mereka.

“Jika belum terdaftar BPJS, penyerahan SIM akan ditunda, dan pemohon akan diarahkan terlebih dahulu untuk mengurus BPJS,” ujarnya.

Kebijakan ini berlaku di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya memiliki perlindungan kesehatan.

“BPJS ini sebenarnya adalah sebagai bentuk asuransi kecelakaan yang begitu penting. Dalam kasus kecelakaan parah yang membutuhkan biaya besar, BPJS bisa membantu untuk menutupi biaya yang tidak bisa tercover oleh Jasa Raharja,” paparnya.

Untuk mendukung dalam pelaksanaan ini, akan ada petugas dari BPJS yang siap membantu menjelaskan serta memudahkan dalam proses pendaftaran di Satpas Polresta Samarinda.

“Kami telah menyiapkan berbagai cara agar masyarakat bisa melakukan pendaftaran dengan mudah, termasuk secara online juga,” katanya.

Terakhir, Gulo menekankan kepada masyarakat kebijakan ini tidak bertujuan untuk menyulitkan, melainkan agar memberikan jaminan serta perlindungan yang lebih baik.

“Kami himbau kepada masyarakat agar segera mengurus BPJS, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi saat di jalan. BPJS memberikan asuransi yang penting jika terjadi kecelakaan di jalan,” pungkasnya. (SIK)

Penulis : Redaksi Katanusantara.com

Sumber : Kaltimetam.id

The post Mengurus SIM Di Samarinda, Wajib Punya BPJS appeared first on katanusantara.com.

Dok: Andi Adi Wijaya, SE Ketua BPD HIPMI Kalimantan Timur (Istimewa/Redaksi)

Kata Nusantara.Com. Samarinda – Musyawarah Daerah (Musda) ke-XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan secara aklamasi Andi Adi Wijaya sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2024-2027, bertempat di Hotel Mercure, Samarinda, Jumat (31/5/2024) siang.

Proses Musda yang dilanjutkan dengan pelantikan itu berlangsung khidmat. Hadir pada acara pelantikan, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Ketua DPRD Provinsi Hasanudin Mas’ud, Ketum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, Sekjen Anggawira dan Bendum Reynaldo, serta para Muspida dilingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Ketum terpilih Andi Adi Wijaya menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dirinya hingga terpilih menjadi Ketua Umum.

“Saya secara pribadi menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada semua pihak, Ketum demisioner, teman-teman pengurus masa bakti 2021-2024, para senior, terkhusus para pimpinan BPC di yang sudah memberikan amanah kepada saya,” demikian kata Andi Adi Wijaya dalam sambutannya, Jumat (31/5/2024).

Selain itu, Andi juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPP HIPMI yang telah hadir di acara Musda maupun Pelantikan BPD HIPMI Kaltim. Ia pun secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketum Akbar Buchari.

Andi menyebut, Akbar Buchari adalah sosok anak muda yang memiliki qualifikasi leadership yang mumpuni. Banyak terobosan yang sudah dilakukan sehingga HIPMI di eranya telah banyak berkontribusi buat pemerintahan dan rakyat Indonesia.

“Bang Ketum Akbar adalah sosok pemimpin yang visioner dan memiliki dedikasi yang tinggi, baik terhadap organisasi maupun pemerintahan sehingga layak untuk dijadikan sebagai menteri di kabinet Prabowo-Gibran,” tegas Andi.

Selanjutnya, menurut Andi Wijaya, Akbar Buchari adalah sosok yang tepat untuk menjadi Menteri mewakili anak muda di kabinet Prabowo-Gibran. Dari sisi kapasitas dan leadership tak diragukan lagi, sudah sangat teruji.

“Melihat kapasitas Ketum Akbar, saya selaku Ketum dan seluruh pengurus BPD HIPMI Kaltim yang baru dilantik, seribu persen mendukung beliau menjadi menteri mewakili HIPMI di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ujar Andi.

Andi juga mengungkapkan, Akbar Buchari telah memenuhi sejumlah syarat untuk menjadi menteri. Diantaranya, Ia adalah anak muda yang saat ini tengah memimpin sebuah organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia (HIPMI) yang memiliki kerja nyata membangun bangsa dan negara.

“Bahkan Ketum Akbar juga ikut berkontribusi terhadap kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dengan menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN),” pungkasnya.

Penulis: Redaksi KataNusantara.com

The post Ketua BPD HIPMI Kaltim Sebut Akbar Buchari Layak Jadi Menteri appeared first on katanusantara.com.