Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengapresiasi penuh pelaksanaan rakor tersebut. Menurutnya, forum lintas unsur ini memungkinkan pemerintah daerah melihat persoalan di desa secara lebih utuh—mulai dari lemahnya pemahaman regulasi hingga tantangan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di 193 desa.

“Hari ini kami mengikuti rakor mengenai pengawasan pemerintah desa oleh BPD dan camat yang diselenggarakan Inspektorat. Kami sangat mengapresiasi forum ini karena mampu membuka persoalan-persoalan nyata yang dihadapi desa,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Dalam forum tersebut, Arianto memaparkan materi terkait Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Ia menekankan bahwa DPMD bukan lembaga pengawas, melainkan pembina. Tugas pengawasan sepenuhnya berada pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dijalankan Inspektorat.

“Kami bekerja sama dengan Inspektorat untuk memberikan pembinaan kepada seluruh pemerintah desa agar mampu mengelola keuangan sesuai aturan. Ini penting agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran,” jelasnya.

Arianto juga menyoroti peran strategis BPD sebagai penyambung aspirasi sekaligus lembaga kontrol internal di desa. Ia berharap asosiasi BPD di Kukar dapat membantu menyebarkan pemahaman regulasi ke seluruh anggota, terutama terkait kewenangan pengawasan tata kelola desa.

Menurutnya, kualitas pengawasan hanya dapat meningkat jika seluruh unsur memahami perannya dengan tepat—Camat sebagai pembina wilayah, BPD sebagai pengawas internal, dan Inspektorat sebagai lembaga audit resmi daerah.

“Harapan kami, asosiasi BPD dapat membantu meningkatkan pemahaman BPD di seluruh desa agar pengawasan berjalan lebih efektif,” tutupnya. (Adv)

The post Pengawasan Desa Diperketat, DPMD Kukar Dorong Peran Aktif BPD appeared first on katanusantara.com.

Digitalisasi pengawasan ini dirancang bukan hanya untuk mempercepat pelaporan, tetapi juga memperkecil peluang penyimpangan, meningkatkan transparansi, dan memastikan setiap rupiah anggaran desa berdampak nyata bagi masyarakat.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebut bahwa kesepakatan penggunaan sistem online telah diputuskan dalam rapat koordinasi pengawasan desa yang digelar Rabu (26/11/2025).

“Pengawasan ke depan tidak lagi dilakukan secara konvensional. Tahun depan kita sepakat menggunakan sistem online. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan kekurangan aparat atau keterlambatan laporan,” tegasnya.

Dalam sistem baru ini, setiap tahapan pemerintahan desa akan terekam secara digital. Mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, hingga laporan akhir—semuanya terpantau secara real-time oleh DPMD, BPD, dan camat.

“Lewat aplikasi, semua menjadi terbaca. Jika ada data yang belum lengkap, desa wajib segera menginput. BPD dan camat juga ikut mengawal agar informasi yang disampaikan benar-benar valid,” jelas Arianto.

Digitalisasi ini membuat proses koreksi jauh lebih cepat. Desa yang terlambat atau tidak sinkron dalam memasukkan data dapat segera diberikan peringatan atau pendampingan lanjutan.

Arianto menekankan bahwa digitalisasi pengawasan tidak hanya bertujuan mengontrol kesesuaian antara anggaran dan realisasi. Lebih dari itu, sistem ini akan menilai kualitas belanja desa, apakah benar-benar berdampak pada kebutuhan prioritas masyarakat seperti pelayanan dasar, infrastruktur kecil, atau program sosial.

“Digitalisasi ini akan memperkecil potensi penyimpangan. Jika ada kejanggalan, tindak lanjut bisa dilakukan lebih cepat. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memastikan kualitas belanja desa itu baik, bukan sekadar sesuai laporan angka,” ujarnya.

Sebagai langkah pendukung, DPMD Kukar juga telah menyiapkan pedoman penyusunan APBDes 2026 agar seluruh desa memiliki standar yang sama dalam merencanakan program dan kegiatan.

“Kami ingin tata kelola desa semakin tertib dan terarah. Pedoman ini akan memastikan seluruh desa memiliki standar yang sama dalam penyusunan anggaran,” tutup Arianto. (Adv)

The post 2026, Pengawasan Desa di Kukar Resmi Beralih ke Sistem Digital appeared first on katanusantara.com.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan bahwa transformasi ini bertujuan memperkuat fungsi posyandu agar tidak hanya fokus pada kesehatan balita dan lansia, tetapi juga pelayanan dasar lainnya sesuai standar nasional.

“Permendagri 13 menetapkan bahwa posyandu harus memiliki pengurus dan minimal 15 kader. Penambahan kader ini untuk memastikan seluruh layanan dapat berjalan optimal,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Sebelumnya, layanan posyandu tersebar dalam beberapa jenis: posyandu balita, posyandu lansia, hingga posbindu. Namun, aturan baru menyatukannya menjadi posyandu terpadu. Konsep ini memungkinkan masyarakat mendapatkan berbagai layanan di satu tempat.

Dengan penyatuan tersebut, posyandu tidak lagi hanya menjalankan fungsi kesehatan, tetapi wajib melaksanakan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pekerjaan Umum, Perumahan, Transmigrasi.

“Hal ini menunjukkan peran posyandu kini lebih luas, tidak hanya untuk kesehatan anak dan lansia,” jelas Arianto.

Karena cakupan layanan semakin besar, jumlah kader pun harus ditingkatkan. Setiap posyandu wajib memiliki minimal 15 kader agar dapat memenuhi seluruh fungsi pelayanan dan teregistrasi secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Peningkatan jumlah kader ini juga penting agar layanan seperti pemantauan gizi, edukasi keluarga, administrasi sosial, hingga informasi pendidikan dapat berjalan baik tanpa menambah beban berlebihan bagi kader yang ada.

“Penambahan kader menjadi salah satu syarat posyandu bisa terdaftar resmi. Ini memastikan posyandu berfungsi sesuai standar nasional,” ujarnya.

Menurut Arianto, aturan baru ini sejalan dengan upaya Pemkab Kukar untuk memperkuat pelayanan dasar hingga ke tingkat desa dan RT. Dengan posyandu terpadu, masyarakat bisa mengakses lebih banyak layanan dalam satu kunjungan, sehingga efektivitas berbagai program pemerintah dapat meningkat.

“Tentu kita berharap, dengan sistem posyandu terpadu, koordinasi antara program-program dapat lebih efektif, sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai layanan di satu tempat dengan mudah,” terangnya.

Arianto menegaskan bahwa penyesuaian ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan posyandu di seluruh desa dan kecamatan. Jika berjalan optimal, posyandu akan menjadi simpul pelayanan publik yang lebih efektif—bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga pendidikan, sosial, dan layanan dasar lainnya.

“Kita ingin pelaksanaan SPM yang menyeluruh mendorong tercapainya pelayanan masyarakat yang lebih merata di seluruh wilayah Kukar,” tutupnya. (Adv)

The post Posyandu di Kukar Bertransformasi Jadi Pusat Layanan Terpadu, Jumlah Kader Wajib Bertambah appeared first on katanusantara.com.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar bersama Bappeda kini mematangkan dokumen perencanaan kawasan sebelum memasuki tahap implementasi. Setiap kawasan dirancang memperoleh alokasi Rp100 miliar, angka yang sebelumnya menjadi sorotan publik karena besarnya.

Namun Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa anggaran tersebut baru dapat digelontorkan setelah seluruh konsep ditetapkan dalam regulasi, seperti Perda atau Perbup.“Kalau konsepnya sudah ditetapkan lewat Perda atau Perbup, barulah bisa dibiayai,” ujarnya.

Hingga kini, Bappeda sedang menilai apakah 2026 sudah siap memasuki fase implementasi atau masih perlu mematangkan perencanaan. Jika statusnya masih perencanaan, maka anggaran Rp100 miliar tidak otomatis digunakan. Namun jika telah masuk tahap pelaksanaan, seluruh program yang tertuang dalam dokumen kawasan wajib dibiayai.

“Jika nanti sudah masuk tahap pelaksanaan, maka seluruh program yang telah direncanakan akan dibiayai dengan angka tersebut,” tegas Arianto.

Tidak seperti program desa biasanya, konsep kawasan menggunakan pendekatan penggabungan beberapa desa yang saling berkaitan secara geografis maupun sektor unggulan. Setiap desa dianalisis kekuatan dan potensinya, kemudian dikelompokkan untuk menciptakan daya ungkit yang lebih besar.

Contohnya terlihat pada Kawasan Agrowisata Lestari di Teluk Semayang, di mana beberapa desa dipetakan potensi sektoralnya. Pendekatan sektor per sektor ini memungkinkan intervensi yang lebih presisi.

“Setiap desa kita lihat kekuatannya, lalu kita kelompokkan sesuai sektor,” jelas Arianto.

Untuk sektor pertanian, pemerintah menghitung potensi produksi, termasuk proyeksi tonase jika komoditas tertentu ditanam secara kolektif. Data itu kemudian menjadi dasar penentuan intervensi—mulai dari sarana prasarana, pengairan, hingga dukungan pascapanen.

Hal serupa juga berlaku pada sektor pariwisata. Desa-desa yang memiliki potensi wisata dipetakan tingkat pengembangannya, mulai dari skala kecil hingga destinasi unggulan. Tujuannya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PHDes) jika sektor wisata tumbuh lebih kuat.

“Kalau semua potensi dikelola terintegrasi, percepatan kemajuannya pasti lebih signifikan,” ujarnya. (Adv)

The post Kukar Siapkan Kawasan Perdesaan Terintegrasi, Setiap Kawasan Berpotensi Terima Rp100 Miliar appeared first on katanusantara.com.

Kepala Desa Loh Sumber, Sukirno, menegaskan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan ini bersifat mendesak. Kosongnya dua posisi vital tersebut berpotensi mengganggu pelayanan masyarakat, terutama pemantauan kesehatan ibu hamil, bayi-balita, hingga penanganan gizi.

“Bidan yang lama sudah lulus P3K dan mengundurkan diri, jadi posisi bidan dan ahli gizi sekarang kosong,” jelas Sukirno, Kamis (27/11/2025).

Untuk mengisi kekosongan, desa secara resmi membuka pendaftaran bagi pelamar yang memenuhi syarat, seperti:

• Memiliki STR aktif

• Lulusan D3 Kebidanan atau Profesi Kebidanan (untuk Bidan)

• Melampirkan surat kesehatan, riwayat hidup, ijazah, dan transkrip nilai.

Seluruh berkas harus dikumpulkan melalui Kantor Desa Loh Sumber.

“Tenaga yang diterima nantinya akan ditempatkan di fasilitas Pos Pelayanan Terpadu (Pusban) desa untuk membantu layanan kesehatan masyarakat,” sambung Sukirno.

Meski kebutuhan mendesak, hingga kini baru satu pelamar yang mengajukan lamaran. Untuk itu, desa masih membuka kesempatan pendaftaran hingga akhir bulan.

“Sampai sekarang baru satu yang mendaftar. Pendaftarannya tetap dibuka sampai akhir bulan ini,” ungkapnya.

Jika jumlah pelamar melebihi kuota, desa akan melakukan seleksi sesuai kualifikasi. Namun jika pelamar masih minim, Pemdes siap memperpanjang masa pendaftaran agar lebih banyak tenaga kesehatan yang berkesempatan mendaftar.

“Yang dibutuhkan bidan satu orang, ahli gizi satu orang. Kalau pelamar cuma satu, tetap masuk tapi harus memenuhi syarat. Kalau tidak, pendaftaran kita buka lagi,” tegas Sukirno.

Rekrutmen ini menjadi langkah strategis Loz Sumber dalam memastikan layanan dasar tidak terhenti, terutama di sektor kesehatan ibu dan anak yang sangat krusial. Dengan mengisi dua posisi sekaligus, desa berharap masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, terarah, dan berkualitas. (Adv)

The post Layanan Kesehatan Desa Terancam Kosong, Loh Sumber Bergerak Cepat Rekrut Bidan dan Ahli Gizi Baru appeared first on katanusantara.com.

Kepala Desa Loh Sumber, Sukirno, memastikan bahwa kedua ketua RT terpilih telah ditetapkan secara resmi per 1 November 2025. Wahyu kini menjabat sebagai Ketua RT 02, sementara Sutarto diamanahkan sebagai Ketua RT 04.

“Sudah, Alhamdulillah sudah terpilih Ketua RT itu. Sekarang sudah kita definitifkan di tanggal 1 November kemarin,” ujar Sukirno, Kamis (27/11/2025).

Sukirno mengatakan, kehadiran dua ketua RT baru ini diharapkan dapat membawa energi baru dalam membangun lingkungan masing-masing. Menurutnya, RT adalah ujung tombak pelayanan masyarakat dan penentu kelancaran berbagai urusan warga.

Ia menekankan tiga pesan utama bagi ketua RT terpilih. Pertama, RT harus fokus dan konsisten mendorong pembangunan lingkungan melalui kepemimpinan yang hadir di tengah warga.

Kedua, ketua RT diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, baik dalam penyampaian informasi maupun pelaksanaan tugas lapangan. Komunikasi yang baik dinilai penting agar pelayanan desa berjalan lebih cepat dan tepat.

Pesan ketiga yang ditekankan Sukirno adalah optimalisasi penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Rukun Tetangga (BKKRT) dari Pemkab Kukar. Dana ini dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas lingkungan, menggerakkan kegiatan sosial, hingga mendukung program kecil yang bermanfaat bagi warga.

“Diharapkan RT yang baru ini dapat memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat,” tutupnya. (Adv)

The post Pemilihan RT Jadi Momentum Pembenahan Layanan Warga, Loh Sumber Tetapkan Dua Ketua RT Baru appeared first on katanusantara.com.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara menyampaikan komitmennya untuk terlibat aktif dalam proses ini. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa meski program ini berada di bawah pengelolaan Diskominfo, pemerintah desa tetap memegang peran strategis—mulai dari penyediaan data hingga kesiapan lokasi.

“Pada prinsipnya kami siap mendukung. Kalau nantinya implementasi internet desa gratis memerlukan kolaborasi dengan pemerintah desa, maka kami akan mendorong kepala desa menyiapkan data yang valid dan cepat,” ujar Arianto.

Arianto yang mengikuti langsung uji coba di Muara Badak dan Loa Kulu mengungkapkan fakta menarik di lapangan. Di beberapa titik permukiman, warga belum memiliki jaringan listrik, sehingga solusi yang disiapkan bukan hanya internet, tetapi juga panel surya sebagai sumber energi.

“Dari hasil peninjauan, ada permukiman yang belum memiliki akses listrik. Masyarakat di titik itu nantinya bisa mendapat akses internet sekaligus listrik melalui panel surya,” jelasnya.

Sementara wilayah yang sudah menggunakan jaringan PLN akan memperoleh perangkat modem yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lokasi.

“Dua pekan lalu juga sudah ada proses verifikasi penilaian terkait kesiapan lokasi,” tambah Arianto.

Arianto menegaskan bahwa layanan internet gratis ini bukan ditujukan untuk kantor desa. Fasilitas kantor desa sudah tersedia, sehingga program ini sepenuhnya diarahkan untuk warga yang belum pernah menikmati akses internet secara layak.

“Program Pak Bupati ini memang fokus ke masyarakat, terutama yang belum terjangkau layanan internet,” tegasnya.

Program Internet Desa Gratis menjadi salah satu langkah besar Kukar dalam mempercepat pemerataan akses digital. Dengan menyasar wilayah paling terpencil, pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari perkembangan teknologi maupun layanan publik berbasis digital.

Program ini juga diharapkan membuka peluang baru bagi masyarakat desa—mulai dari akses informasi, pendidikan daring, layanan pemerintah, hingga peningkatan aktivitas ekonomi digital. (Adv)

The post DPMD Kukar Dukung Internet Desa Gratis Masuk, Warga Tanpa Listrik Jadi Prioritas Layanan appeared first on katanusantara.com.

Inovasi ini digagas oleh Posyantek Bersinar, dipimpin Supinah. Ia menceritakan bagaimana produk tersebut lahir dari situasi pelik saat pandemi Covid-19, ketika penjualan rimpang kunyit hitam kering dan serbuk anjlok drastis. Masyarakat tidak lagi tertarik pada produk yang harus direbus atau memiliki rasa pahit.

“Orang sekarang lebih suka yang instan, jadi Juli 2024 kami mulai mengemas dalam bentuk kapsul,” kata Supinah, Rabu (26/11/2025).

Setelah bertransformasi menjadi kapsul, respons pasar berubah total. Produk ini mulai laris di expo, pameran, hingga penjualan digital melalui Shopee dan TikTok. Konsumen datang dari berbagai daerah, dari Lampung hingga Jawa, bahkan kembali ke Kukar seperti Muara Kaman.

Perubahan format menjadi kapsul—yang lebih mudah dikonsumsi—menjadi kunci keberhasilan. Tidak sedikit masyarakat yang sebelumnya enggan mengonsumsi kunyit hitam karena pahit, kini menyukainya karena lebih praktis.

Peluncuran perdana bahkan dilakukan di luar daerah, tepatnya di Tabanan, Bali, saat dibawa oleh KTNA Kukar pada Juli 2024. Sejak saat itu, produk Kunyit Hitam Borneo semakin dikenal luas.

Supinah menyebut omzet sejak peluncuran hingga Januari 2025 mencapai sekitar Rp15 juta, dengan harga Rp50 ribu untuk 15 kapsul dan Rp100 ribu untuk 30 kapsul. Pembayaran pun sudah bisa dilakukan melalui QRIS, menunjukkan bahwa UMKM desa juga telah masuk dalam ekosistem digital.

Keberhasilan produk ini tidak lepas dari banyaknya testimoni positif. Pengguna yang berasal dari beragam latar belakang—mulai dari Kepala KUA, dosen UINSI, hingga juri TTG—mengaku merasakan manfaatnya. Beberapa menyebut kapsul kunyit hitam membantu meningkatkan stamina, imunitas, meredakan maag, gerd, asam lambung, hingga pneumonia.

“Alhamdulillah banyak yang merasakan khasiatnya. Bahkan ada yang menyampaikan membantu memperlambat pertumbuhan sel kanker,” ungkap Supinah.

Usaha ini berjalan murni berbasis swadaya tanpa dukungan CSR. Seluruh legalitas seperti IPRT, KBLI, dan sertifikasi halal dipenuhi secara mandiri oleh Kelompok Dasawisma Anggrek. Desa juga mendapat dukungan dari Pemerintah Desa Purwajaya serta kelompok wanita tani yang menanam kunyit sebagai bahan baku utama.

Raihan Juara 1 TTG Unggulan 2025 menjadi titik awal bagi Supinah dan kelompoknya untuk membawa inovasi ini ke tingkat lebih tinggi. Ia berharap produk kapsul kunyit hitam menjadi ikon kesehatan herbal Kukar sekaligus meningkatkan pendapatan warga.

“Kami berharap kunyit hitam bisa jadi unggulan Kukar dan menyejahterakan penghasilan warga Purwajaya sesuai visi Kukar Idaman Terbaik,” tutupnya. (Adv)

The post Dari Rimpang Tak Laku di Masa Pandemi, Kapsul Kunyit Hitam Purwajaya Melejit Jadi Juara TTG 2025 appeared first on katanusantara.com.

FKP bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi wadah penting yang memungkinkan desa menilai langsung kinerja dinas, mengungkap kendala, dan memberikan kritik maupun rekomendasi atas pelayanan yang diterima. DPMD sebagai penyelenggara layanan wajib menyediakan mekanisme ini agar mutu pelayanan benar-benar dapat diukur dari perspektif pengguna layanan: desa.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan FKP menjadi instrumen utama bagi dinas untuk mendengarkan suara desa tanpa perantara. Masukan yang diterima menjadi dasar pembenahan sistem dan prosedur kerja.

“FKP ini kami gunakan untuk mendengar langsung respons pemerintah desa dan masyarakat terhadap layanan yang kami berikan, supaya pembenahan bisa lebih terarah,” ujarnya.

Dalam forum yang berlangsung di Kantor DPMD Kukar tersebut, ratusan peserta Zoom terlibat aktif memberikan umpan balik. Masukan yang disampaikan beragam—mulai dari kebutuhan peningkatan sarana prasarana pendukung, evaluasi kecepatan tindak lanjut permohonan desa, hingga perlunya penguatan kapasitas aparatur.

Respons yang muncul menunjukkan bahwa pemerintah desa mulai memanfaatkan forum ini sebagai kanal resmi menyampaikan kritik dan kebutuhan, sekaligus membangun komunikasi dua arah yang lebih sehat antara desa dan dinas.

“Ada beberapa aspek pembinaan yang memang masih perlu ditingkatkan, dan itu sudah kami catat sebagai bahan perbaikan,” kata Arianto.

Aktivnya tanggapan peserta menjadi sinyal bahwa desa menaruh kepercayaan pada mekanisme konsultasi yang dibangun pemerintah daerah. Di sisi lain, banyaknya masukan juga menjadi penanda bahwa masih terdapat ruang pembenahan agar layanan DPMD dapat lebih responsif dan profesional.

Soal tindak lanjut, DPMD Kukar menegaskan akan menata aspek-aspek pelayanan yang dinilai masih kurang, baik dari sisi teknis, administrasi, maupun respons waktu penyelesaian layanan.

FKP diharapkan menjadi budaya baru dalam tata kelola pemerintahan desa—di mana dinas tidak hanya memberikan layanan, tetapi juga membuka diri terhadap evaluasi langsung dari penerima manfaatnya. (Adv)

The post FKP Jadi Wadah Kontrol Desa terhadap Layanan Pemerintah, DPMD Kukar Terima Banyak Masukan untuk Pembenahan appeared first on katanusantara.com.

Pada forum tersebut, desa diminta menyesuaikan rencana anggaran dengan prioritas pembangunan nasional dan kabupaten, sekaligus mengantisipasi turunnya pagu dana transfer desa tahun depan.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa pagu indikatif untuk 2026 mencakup dana desa, alokasi dana desa (ADD), serta bagi hasil pajak daerah. Namun angka-angka tersebut masih bersifat sementara lantaran APBD Kukar 2026 belum ditetapkan.

“Untuk angka definitifnya, kita masih menunggu penetapan APBD. Kalau APBD sudah ditetapkan, maka angka dana transfer ke desa, baik ADD, bagi hasil pajak, maupun bantuan keuangan menjadi final,” kata Arianto.

Arianto memaparkan bahwa dana desa tahun depan berpotensi mengalami koreksi 10–15 persen. Pada 2025, dana bagi hasil daerah berada di kisaran Rp5 triliun, tetapi pagu indikatif yang diterima hanya sekitar Rp3 triliun.

“Dari nilai itu, 10 persennya sekitar Rp300 miliar, itu yang kita sampaikan sebagai pagu indikatif ADD untuk 2026,” ujarnya.

Kondisi ini mendorong desa untuk menyusun APBDes yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan prioritas, bukan sekadar melanjutkan kegiatan rutin tanpa kajian mendalam.

Selain soal pagu, Arianto menekankan pentingnya penyelarasan APBDes dengan RPJMD Kukar dan agenda prioritas nasional. Pemerintah pusat masih memberi perhatian besar terhadap dua isu strategis: pengentasan kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan.

Hal itu sejalan dengan fokus Pemkab Kukar yang terus memperluas program penanggulangan kemiskinan berbasis desa.

“Di kabupaten, prioritasnya sejalan, terutama pada penanganan kemiskinan. Desa kita dorong untuk terlibat, misalnya dalam bedah rumah atau makanan tambahan,” jelasnya.

Melalui FKP yang dihadiri unsur kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat, DPMD Kukar ingin memastikan bahwa perencanaan 2026 tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan nyata di lapangan.

Dengan arah kebijakan yang lebih terukur dan pagu yang harus dibagi secara efisien, desa diharapkan mampu menyusun APBDes yang berorientasi pada hasil dan dampak langsung bagi warga. (Adv)

The post DPMD Kukar Minta Desa Sesuaikan dengan Agenda Nasional dan Penurunan Pagu Anggaran appeared first on katanusantara.com.