Dukungan tersebut disampaikan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah Kukar, Fathul Alamin, saat menghadiri pelantikan pengurus DPC Yayasan Putra-Putri Pejuang 1945 Kukar di Pendopo Bupati Kukar, Sabtu (10/10/2026).

Fathul menyebut pembentukan kepengurusan DPC di Kukar menjadi hal yang membanggakan.

“Informasi dari Ketua Yayasan tadi, ternyata kepengurusan DPC di Kukar ini kepengurusan yang pertama setelah DPP terbentuk. Jadi, suatu kebanggaan memang kita ada di Kutai Kartanegara ditunjuk sebagai pengurus DPC yang pertama,” ujarnya.

Menurut Fathul, keberadaan organisasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah berkumpul bagi keluarga keturunan para pejuang, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.

Ia menyampaikan pesan Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri agar pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan peran organisasi melalui kegiatan yang mendukung pembangunan daerah.

“Pesan dari Bapak Bupati kepada kepengurusan memang untuk dapat berkontribusi secara nyata untuk membantu pembangunan di Kutai Kartanegara, termasuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya,” jelasnya.

Fathul menerangkan, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dibacanya, Yayasan Putra-Putri Pejuang 1945 berfokus pada pemberdayaan keluarga keturunan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan Indonesia.

Pemberdayaan tersebut menjadi salah satu ruang bagi organisasi untuk mendorong anggotanya agar dapat berkembang dan mengambil bagian dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Ia juga menjelaskan bahwa organisasi tersebut tergolong baru karena baru terbentuk pada 2024.

Dengan terbentuknya kepengurusan DPC di Kukar, dia berharap pelaksanaan program organisasi dapat semakin terarah dan memberikan dampak positif bagi para anggotanya maupun masyarakat.

Terkait keanggotaan, Fathul menyampaikan bahwa organisasi tersebut beranggotakan putra-putri keturunan para pejuang.

Namun, ia menegaskan bahwa berdasarkan pemahamannya terhadap AD/ART, organisasi itu tidak secara khusus membatasi keanggotaan berdasarkan suku atau ras tertentu.

Menurutnya, latar belakang keturunan pejuang menjadi hal yang berkaitan dengan keanggotaan organisasi tersebut, bukan identitas suku atau ras.

“Kalau kita lihat, tidak berbicara SARA. Tidak berbicara suku ataupun ras tertentu. Selama memang dia keturunan dari para pejuang, termasuk dalam organisasi ini,” pungkasnya.

The post Pemkab Kukar Dukung DPC Yayasan Putra-Putri Pejuang 1945 Kukar appeared first on katanusantara.com.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, mengatakan Porseni GAMKI yang diselenggarakan pada 2026 menjadi pelaksanaan perdana di tingkat Kabupaten Kukar.

Pemerintah daerah memberikan dukungan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

“Alhamdulillah, kami bisa memberikan dukungan kepada kawan-kawan GAMKI. Ini adalah kegiatan pertama kali teman-teman GAMKI melaksanakan Porseni tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara, pertama kali di tahun 2026,” ujarnya, Sabtu (10/10/2026).

Aji Ali menjelaskan, dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kukar untuk mendorong organisasi kepemudaan mengambil peran dalam pengembangan olahraga dan seni.

Ia menyebut pemerintah daerah berencana menjadikan Porseni GAMKI sebagai agenda rutin tahunan.

Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyelenggaraan perdana, tetapi terus berkembang dan memberikan ruang lebih luas bagi pemuda untuk berpartisipasi.

“Insyaallah merupakan komitmen Pak Bupati juga bahwa kami pemerintah daerah akan men-support kegiatan-kegiatan ini. Dan ini menjadi agenda kita, agenda rutin di Pemerintah Kutai Kartanegara untuk dilaksanakan setiap tahun,” jelasnya.

Menurut Aji Ali, pengembangan olahraga tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.

Diperlukan kolaborasi dengan berbagai organisasi dan elemen masyarakat agar pembinaan olahraga dapat berjalan lebih luas dan berkelanjutan.

Keterlibatan GAMKI dalam penyelenggaraan Porseni dinilainya sebagai bentuk partisipasi organisasi kepemudaan dalam mendukung perkembangan prestasi olahraga di Kukar.

Ia berharap kolaborasi semacam ini dapat terus diperkuat sehingga organisasi masyarakat tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ekosistem olahraga dan seni di daerah.

“Olahraga ini memang bukan PR pemerintah semata-mata, tapi adalah bentuk kerja sama seluruh organisasi,” katanya.

Kegiatan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu minggu dengan memanfaatkan sejumlah tempat pertandingan atau venue yang difasilitasi Dispora Kukar.

Dalam pelaksanaan Porseni GAMKI 2026, terdapat enam cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan.

“Ada Futsal, voli, bulu tangkis, kemudian ada Mobile Legends, kemudian ada seni, ya. Seni itu soloist, menyanyi solo,” pungkasnya.

The post Dispora Kukar Komitmen Terus Dukung Porseni GAMKI appeared first on katanusantara.com.

Kegiatan yang mengusung tema “Bersatu dalam Iman, Berkarya dengan Talenta, Menang dalam Kristus” tersebut menjadi wadah bagi pemuda-pemudi GAMKI untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga dan seni sekaligus mempererat persaudaraan serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Aulia menjelaskan bahwa tema Porseni GAMKI 2026 mengandung tiga nilai utama, yakni iman sebagai akar, talenta sebagai buah, dan kemenangan dalam Kristus sebagai tujuan.

Ia mengatakan, ketiga nilai tersebut dapat menjadi landasan bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Aulia berharap Porseni tidak hanya dipandang sebagai ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan dan memperkuat semangat pelayanan.

“Terima kasih kalian telah menjadikan Porseni bukan sekadar kompetisi, tetapi perayaan kebersamaan dan pelayanan,” ucapnya.

Aulia menjelaskan, penyelenggaraan Porseni GAMKI sejalan dengan 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, terutama program Kukar Sehat dan Kukar Berbudaya.

Ia menilai olahraga dan seni memiliki peran penting dalam pembangunan manusia.

Olahraga membantu menjaga kesehatan fisik, sedangkan seni menjadi ruang untuk mengembangkan kreativitas dan mengekspresikan potensi generasi muda.

Keduanya, kata dia, merupakan modal penting bagi pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Karena itu, Aulia meminta agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan diperluas jangkauannya sehingga semakin banyak generasi muda yang memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi.

Selain olahraga dan seni, Porseni GAMKI Kukar 2026 juga diisi dengan kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Aulia menyebut kegiatan tersebut sebagai wujud nyata nilai kasih yang diterapkan melalui tindakan sosial.

Ia mengingatkan bahwa kepedulian tidak cukup hanya disampaikan melalui perkataan, tetapi perlu diwujudkan dalam tindakan yang memberikan manfaat langsung bagi orang lain.

Misalnya, dalam Matius 22:39 tentang pentingnya mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri.

Menurutnya, sumbangan darah dari para peserta dapat membantu menyelamatkan nyawa orang yang membutuhkan.

“Setetes darah yang kalian sumbangkan hari ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Inilah iman yang hidup, bukan hanya di mulut, tetapi di tindakan yang terukur,” tuturnya.

Aulia berpesan agar mereka terus membawa nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dia berharap para pemuda dapat menjadi teladan, menjaga kedamaian, mempererat persaudaraan, dan memberikan inspirasi bagi lingkungan masing-masing.

Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang terdiri atas beragam latar belakang agama, budaya, dan sosial.

Aulia menegaskan bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Kukar yang harus dirawat bersama.

Ia menggambarkan Kukar sebagai daerah yang memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk hidup berdampingan dan berkontribusi dalam pembangunan.

“Kabupaten Kutai Kartanegara adalah rumah bagi semua. Masjid berdiri berdampingan dengan gereja, pemuda dari berbagai latar belakang iman bergerak bersama membangun daerah. PORSENI GAMKI hari ini adalah bukti bahwa keberagaman adalah kekuatan kita,” pungkasnya.

The post Bupati Kukar Buka Porseni GAMKI 2026 appeared first on katanusantara.com.

Aulia mengungkapkan, berdasarkan data pendapatan yang tercatat secara berkala, penerimaan PI dari dua blok migas yang saat ini berjalan menunjukkan tren penurunan.

Kondisi tersebut sejalan dengan tren produksi migas yang juga semakin menurun.

“Kalau kita lihat dari laporan secara data serial terhadap pendapatan kita terhadap PI, utamanya sekarang ada dua blok yang sedang berjalan, itu memang gradualnya semakin menurun,” kata Aulia, Jumat (9/10/2026).

Ia mengatakan, penurunan pendapatan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mencari peluang baru agar penerimaan dari sektor migas dapat kembali meningkat.

Salah satu upaya yang tengah diusahakan adalah memperoleh PI pada blok gas yang dikelola ENI Grup.

Ia berharap keterlibatan pada blok baru dapat menambah sumber penerimaan daerah dari sektor migas.

Ia menilai, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kontribusi sektor migas terhadap pendapatan daerah.

Meski demikian, peningkatan penerimaan tidak hanya bergantung pada penambahan blok yang memberikan PI, tetapi juga pada pola keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan usaha migas.

Aulia berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima manfaat secara pasif melalui kepemilikan PI, tetapi juga dapat mengambil peran lebih aktif dalam kegiatan bisnis sektor tersebut.

“Kita berharap PI ke depan ini bukan hanya kita menjadi pelaku yang pasif, akan tetapi juga kita bisa menjadi pelaku aktif di sektor usaha migas itu sendiri,” ujarnya.

Menurut Aulia, perusahaan daerah milik Pemkab Kukar memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha di sektor migas.

Karena itu, peluang keterlibatan sebagai badan usaha dinilai perlu dikembangkan agar manfaat ekonomi yang diterima daerah dapat lebih besar.

“Karena secara badan usaha, perusda kita itu mampu untuk melakukan kegiatan usaha di sektor migas,” katanya.

Ia berharap, keterlibatan yang lebih aktif tersebut dapat memperkuat kontribusi sektor migas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kecenderungan penurunan produksi dan pendapatan PI dari blok-blok yang sudah berjalan.

“Jadi kita berharap memang kalau kita lihat trennya, tren migas kita ini semakin turun, mengakibatkan PI kita juga pendapatannya semakin turun. Dan ya, kita berharap pemerintah daerah bisa menjadi pelaku aktif, yaitu terlibat sebagai badan usaha,” ungkapnya.

Aulia menegaskan, upaya mencari peluang PI baru dan memperkuat peran perusahaan daerah merupakan bagian dari harapan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sektor migas bagi keuangan daerah.

“Sehingga kita berharap nilai ungkitnya terhadap pendapatan asli daerah itu bisa menjadi semakin besar lagi,” pungkasnya.

The post Bupati Kukar Berupaya Tingkatkan Pendapatan PI Migas melalui Blok Baru appeared first on katanusantara.com.

Bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini menyasar masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Kepala Disperkim Kukar, M. Aidil, menjelaskan bahwa program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibiayai pemerintah daerah belum berjalan pada tahun ini.

Penanganan yang dilakukan Disperkim melalui program tersebut masih terbatas pada beberapa rumah korban kebakaran.

“Untuk program RTLH tahun ini kami belum menjalankan, hanya berkait dengan beberapa korban kebakaran yang lalu yang bisa. Tapi kalau yang bedah rumah sekarang, kami masih dapat bantuan dari BSPS, program dari pusat perkiraan 531 unit, kalau tidak salah, tahun ini,” kata Aidil, Jumat (9/10/2026).

Ia menjelaskan, bantuan dari pemerintah pusat tersebut senilai Rp20 juta untuk setiap rumah.

Dana disalurkan langsung ke rekening penerima, dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pengerjaan.

“Biayanya Rp17.500.000 untuk material, Rp2.500.000 untuk upah, dan itu langsung masuk ke rekening pemilik rumah. Kami hanya memfasilitasi saja,” ujarnya.

Dalam pengusulan calon penerima, Disperkim menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4. Data tersebut disampaikan kepada kementerian untuk diproses sebelum penerima ditetapkan.

“Itu kita sudah mengambil datanya dari DTSEN, dari desil 1 sampai desil 4 yang kita usulkan ke kementerian. Nanti kementerian yang memilah, nanti ada tim fasilitator yang akan memverifikasi,” jelas Aidil.

Ia mengatakan, tim fasilitator yang dibentuk balai perumahan akan melakukan pemeriksaan dengan dukungan Disperkim Kukar, termasuk memastikan rumah yang diusulkan merupakan milik calon penerima dan memenuhi persyaratan program.

Aidil menegaskan bahwa bantuan diberikan dalam bentuk uang melalui rekening penerima. Penggunaannya tetap harus dipertanggungjawabkan, termasuk pembelian material untuk perbaikan rumah.

“Untuk pertanggungjawaban tetap ada. Jadi, memang diverifikasi itu memang berhak menerima,” katanya.

Penerima juga harus menyampaikan informasi mengenai pembelian bahan bangunan sebagai bagian dari pertanggungjawaban penggunaan dana.

“Data yang kami terima dari DTSEN itu diverifikasi. Itu juga ada pertanggungjawabannya, biar beli bahannya di mana juga disampaikan,” pungkas Aidil.

The post Disperkim Kukar Usulkan 531 Unit Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah Pusat pada 2026 appeared first on katanusantara.com.

Langkah ini direncanakan untuk memperbaiki akses lingkungan agar kendaraan besar, terutama mobil pemadam kebakaran, dapat menjangkau kawasan permukiman dengan lebih mudah saat terjadi keadaan darurat.

Kepala Disperkim Kukar, M. Aidil, menjelaskan bahwa sejumlah jalan di kawasan tersebut masih berupa gang sempit yang tidak dapat dilalui kendaraan berukuran besar.

Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam rencana penataan ulang permukiman setelah kebakaran.

“Terkait juga dengan jalannya, memang ada beberapa jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan besar karena gang kecil. Kami akan nanti komunikasikan lagi dengan warga pemilik tanah,” kata Aidil.

Ia menyebut pelebaran jalan tidak bisa dilakukan begitu saja karena berpotensi menggunakan sebagian tanah milik warga yang rumahnya telah berdiri sejak lama.

Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun komunikasi dengan masyarakat sebelum menentukan bentuk penataan yang akan dilaksanakan.

“Karena kalau mau bangun atau melebarkan jalan, artinya memang ada sebagian tanah warga yang akan terkena. Jadi, kami harus komunikasikan secara baik dan mungkin nanti semuanya didukung oleh warga, pihak kelurahan dan kecamatan,” ujar dia, Jumat (9/10/2026).

Ia mengatakan, penataan kawasan permukiman tersebut memiliki tantangan tersendiri.

Berbeda dengan kompleks perumahan yang sejak awal dirancang dengan tata letak dan akses jalan tertentu, permukiman di Jalan AM Alimuddin telah berkembang selama puluhan tahun tanpa penataan kawasan yang terencana secara menyeluruh.

“Ini kan permukiman. Permukiman ya memang sudah berdiri, sudah sejak lama. Mungkin belum teratur secara rapi. Memang tidak, bukan seperti kompleks perumahan yang sudah diatur,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi bangunan yang berdempetan membuat upaya penataan menjadi lebih kompleks.

Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi bangunan yang sudah ada sekaligus kebutuhan terhadap akses jalan dan lingkungan yang layak.

“Karena ini mungkin warga yang sudah berdiri sudah puluhan tahun. Ini memang untuk penataannya memang agak sulit,” katanya.

Aidil juga mengakui bahwa jarak antarrumah di sejumlah titik cukup rapat. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam rencana penataan agar lingkungan permukiman dapat memenuhi aspek kelayakan dan kesehatan hunian.

“Karena memang bentuk bangunan mungkin ada yang mepet-mepetan dan kalau sesuai standar rumah layak dan sehat mungkin belum memenuhi wilayah yang terdampak ini,” ungkapnya.

Dalam perencanaan awal, Disperkim mempertimbangkan lebar jalan lingkungan sekitar 2 hingga 3,5 meter.

Lebar tersebut perlu untuk mendukung akses kendaraan, termasuk mobil pemadam kebakaran.

Aidil mengatakan, lebar jalan idealnya dapat mencapai empat meter. Namun, melihat kondisi lahan dan bangunan yang telah berdiri di kawasan terdampak, target tersebut kemungkinan sulit diwujudkan.

“Kalau standarnya minimal kalau lingkungan seperti ini 2 sampai 3,5 meter. Jadi mobil Damkar, mobil roda 6, itu bisa masuk. Jadi kan bisa lebih cepat,” jelasnya.

Ia melanjutkan, pelebaran hingga empat meter masih sulit dilakukan jika mempertimbangkan kondisi permukiman saat ini.

Karena itu, pemerintah akan berupaya mencari ukuran yang memungkinkan melalui pembahasan bersama masyarakat.

“Minimalnya juga kalau bisa ya 4 meter, tapi kalau dilihat tempatnya sekarang kalau 4 kan nggak mungkin, maksimal paling 3 meter,” ujarnya.

Aidil memahami bahwa rencana pelebaran jalan dapat berdampak pada luas tanah warga, terutama apabila sebagian bidang tanah harus digunakan untuk fasilitas umum.

“Tapi kami akan usaha komunikasi karena kalau melebarkan kan jalan pasti rumah-rumah warganya yang lama pasti tanahnya mengecil,” katanya.

Karena itu, ia berharap masyarakat dapat terlibat dalam pembahasan dan memberikan masukan mengenai solusi yang paling memungkinkan bagi lingkungan mereka.

“Nah, itu yang kami harapkan nanti. Mungkin nanti kami rapat dengan pihak korban bencana dan pihak kelurahan. Seperti apa jalan terbaiknya, karena ini juga untuk kepentingan bersama,” ungkap Aidil.

Ia menegaskan, rencana pelebaran jalan bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah daerah, melainkan untuk meningkatkan keselamatan dan kemudahan akses bagi warga di kawasan tersebut.

“Bukan untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri, tapi untuk kepentingan warga di sini juga, keseluruhan sekitar sini,” tegasnya.

Aidil berharap warga dapat mempertimbangkan kemungkinan penggunaan sebagian kecil tanah mereka untuk fasilitas umum apabila hal tersebut diperlukan dalam penataan kawasan.

“Itu kami harapkan nanti keikhlasan warga untuk mungkin kalau tanahnya terkena, mungkin 1 meter atau setengah meter untuk fasilitas umum,” katanya.

Disperkim Kukar berharap rencana penataan ulang dapat segera dirampungkan agar bisa dipaparkan kepada warga dan pemerintah kelurahan.

Melalui pembahasan tersebut, pemerintah ingin memperoleh masukan dari masyarakat terdampak sebelum menentukan langkah lanjutan.

Aidil menyebut proses komunikasi menjadi bagian penting karena penataan kawasan tidak dapat dilakukan secara sepihak.

Persetujuan pemilik lahan diperlukan apabila rencana pelebaran jalan berdampak pada tanah atau bangunan mereka.

“Mudah-mudahan kami bisa segera menyelesaikan rencana kami, sehingga nanti akan kami paparkan ke warga dan pihak kelurahan sehingga kami akan mendapatkan masukan-masukan seperti apa baiknya atau jalan terbaik untuk warga atau korban dampak kebakaran hari ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kawasan tersebut memang merupakan wilayah permukiman yang telah lama dihuni masyarakat.

Namun, penataan yang belum dilakukan secara menyeluruh membuat pemerintah perlu menyusun langkah mitigasi dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan.

Untuk tahun ini, Disperkim akan memprioritaskan revitalisasi dan perencanaan penataan bangunan.

Pelaksanaan fisik maupun perubahan tata letak kawasan masih memerlukan proses lebih lanjut, termasuk koordinasi dan persetujuan warga.

“Ini ke depannya. Kami hanya saat ini, tahun ini, karena juga sudah akhir tahun, saat ini kami hanya bisa mungkin untuk merevitalisasi atau merencanakan terkait dengan penataan bangunan,” jelas Aidil.

Ia menekankan bahwa rencana tersebut membutuhkan tahapan yang tidak singkat karena menyangkut kepemilikan lahan dan kondisi rumah warga yang sudah lama berdiri.

“Tapi itu juga prosesnya panjang karena harus ada komunikasi dengan warga di sini, juga harus ada persetujuan warga. Jadi, kami tidak serta-merta langsung ini segini. Artinya, kami juga harus ada komunikasi dengan pemilik lahan di sini,” pungkasnya.

The post Disperkim Kukar akan Dorong Pelebaran Jalan di Kawasan Pemukiman appeared first on katanusantara.com.

Kepala Disperkim Kukar, M. Aidil, mengatakan pihaknya saat ini berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak.

Pendataan tersebut menjadi langkah awal untuk menentukan bentuk penanganan yang dapat dilakukan pemerintah.

“Terkait dengan musibah kebakaran saat ini, kami koordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan terkait nanti apa yang akan kami lakukan terkait dengan pendataan warga,” kata Aidil, Kamis (8/10/2026).

Ia mengatakan, pemerintah perlu memastikan kebutuhan masyarakat yang menjadi korban dapat teridentifikasi dan terpenuhi.

Penanganan juga harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

“Kami ingin memastikan bahwa warga yang terdampak dari korban bencana ini bisa terpenuhi semua kebutuhan dan keperluannya. Harus dikoordinasikan juga bersama dengan pemerintah terkait,” ujarnya.

Untuk saat ini, Disperkim masih berada pada tahap perencanaan dan pendataan.

Aidil mengatakan, pihaknya belum sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik karena bentuk intervensi pemerintah masih harus dibahas bersama tim di tingkat kabupaten.

“Mengenai dengan peran bantuan saat ini, mungkin saat ini kami hanya masih sebatas sampai perencanaan dan untuk pendataan. Karena memang untuk terkait dengan kegiatan fisik atau bantuan, mungkin nanti akan kita bicarakan lagi selanjutnya dengan tim,” jelasnya.

Ia menjelaskan, keputusan mengenai penanganan fisik korban kebakaran nantinya akan dibahas bersama pemerintah kabupaten dan Bupati Kukar.

“Karena juga ini kan tingkat kabupaten, nanti kita akan bicarakan dengan tim kabupaten dan Bupati seperti apa mengenai penanganan korban kebakaran yang saat ini terjadi,” katanya.

Aidil menyebut jumlah rumah yang terdampak cukup banyak. Berdasarkan informasi sementara yang diterima, terdapat sekitar 75 rumah yang terdampak kebakaran.

Kondisi tersebut membuat pemerintah mempertimbangkan penataan kembali kawasan, termasuk melakukan revitalisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di kawasan tersebut.

Penataan tersebut juga akan dikaitkan dengan penguatan sistem pencegahan kebakaran.

Disperkim berencana berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) untuk menentukan titik-titik yang membutuhkan hidran.

“Mungkin nanti kerja sama dengan Damkar dengan penyediaan hidran di titik-titik mana saja yang akan dipasang hidran di lokasi sini,” ujarnya.

Aidil menegaskan, penataan ulang diperlukan mengingat kawasan tersebut memiliki jumlah rumah yang cukup banyak dan luasan wilayah yang relatif besar.

Pemerintah ingin agar kondisi permukiman setelah ditata menjadi lebih tertib sekaligus memiliki dukungan infrastruktur yang lebih baik.

“Insyaallah kami akan melakukan penataan ulang lagi karena ini rumahnya lumayan banyak dan lokasi juga lumayan besar,” katanya.

Menurutnya, penataan tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi kawasan setelah kebakaran, tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan dampak besar.

“Jadi, supaya tidak akan terulang lagi, mungkin nanti kami akan melakukan penataan ulang, termasuk tadi yang kami sampaikan sama Kepala Disdamkarmatan bahwa kami akan mencoba untuk koordinasi untuk memasang beberapa hidran di lokasi ini,” jelas Aidil.

Rencana pemasangan hidran tidak hanya diarahkan pada lokasi yang baru saja mengalami kebakaran.

Disperkim juga mempertimbangkan penguatan sistem proteksi kebakaran di kawasan permukiman lain yang memiliki kepadatan tinggi.

Aidil mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah korban maupun luasan dampak apabila kebakaran terjadi.

“Karena bukan di lokasi kebakaran saja, mungkin nanti kami rencanakan untuk wilayah-wilayah yang memang padat, sehingga untuk mengurangi korban atau luasan dampak seperti yang terjadi saat ini mungkin bisa dicegah secara dini,” ungkapnya.

Terkait kemungkinan bantuan pembangunan rumah bagi warga terdampak, Aidil mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan.

Disperkim masih melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan kemungkinan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSL.

“Nanti kami akan bicarakan lagi karena kami juga masih berbicara dengan pihak BAZNAS, mungkin akan meminta bantuan dari TJSL. Mudah-mudahan kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu korban kebakaran,” ujarnya.

Ia menegaskan, Disperkim saat ini belum masuk pada tahap pembangunan rumah. Pemerintah terlebih dahulu perlu melakukan penataan kawasan agar pembangunan nantinya tidak sekadar mengganti bangunan yang rusak, tetapi juga menghasilkan lingkungan permukiman yang lebih tertata.

“Tapi kami saat ini belum pada tahap untuk membangun,” katanya.

Ia menyebut bahwa aspek kelayakan dan kesehatan lingkungan juga menjadi pertimbangan dalam rencana penataan tersebut.

“Kami juga harus menata ulang lagi supaya nanti bangunannya rapi, layak huni dan sehat,” jelasnya.

Untuk tahap awal, penataan ulang akan diprioritaskan terhadap kawasan yang terdampak langsung kebakaran.

Sementara penataan kawasan secara keseluruhan masih akan dibahas lebih lanjut.

“Kalau penataan ulang ya mungkin yang terdampak dulu. Untuk keseluruhan mungkin nanti itu dibicarakan di lain. Tapi ini yang lumayan cepat, harus cepat ditangani adalah korban kebakaran,” pungkasnya.

The post Disperkim Kukar Rencana Penataan Ulang Pemukiman Terdampak Kebakaran di Jalan AM Alimuddin appeared first on katanusantara.com.

Rencana tersebut menjadi salah satu evaluasi pemerintah setelah kebakaran melanda kawasan permukiman di Jalan AM Alimuddin, kawasan Danau Aji, Tenggarong.

Ketersediaan sumber air dan akses menuju lokasi menjadi perhatian dalam upaya memperkuat penanganan kebakaran di kawasan padat penduduk.

Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah telah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) terkait kebutuhan air untuk penanganan kebakaran.

“Oleh karenanya, tadi kami sempat diskusi juga dengan Kepala Damkar terkait dengan kebutuhan akan air ini. Kita berada dalam komitmen bahwa dana RT tahun depan itu tidak kita kurangi,” kata Aulia, Kamis (8/10/2026).

Ia menyampaikan, pemerintah akan memberikan penguatan terhadap pemanfaatan Dana RT pada tahun mendatang, terutama untuk kawasan padat penduduk di Tenggarong.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah memastikan ketersediaan air di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.

“Tadi kami menyampaikan kepada lurah bahwa untuk kawasan-kawasan padat penduduk di Tenggarong, salah satu penguatan kita untuk dana RT tahun depan adalah bagaimana kita memastikan ketersediaan air di setiap sudut, terutama tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kendaraan,” ujarnya.

Menurut Aulia, kebutuhan setiap RT tidak selalu sama. Karena itu, pemerintah tidak akan menerapkan pola penggunaan anggaran yang seragam, melainkan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing lingkungan.

Pemerintah akan melakukan pemetaan untuk menentukan kebutuhan sistem pengairan di kawasan permukiman, terutama sebagai langkah mitigasi apabila terjadi kebakaran.

“Kita akan melakukan pemetaan atau sistem pengairan untuk mengatasi ketika terjadi bencana kebakaran seperti ini. Itu mungkin nanti salah satunya akan kita selesaikan melalui dana RT yang kita turunkan,” jelasnya.

Aulia menegaskan, apabila kebutuhan tersebut masih dapat ditangani melalui dana RT, maka pemerintah akan mengoptimalkan anggaran tersebut.

Namun, jika kebutuhan di suatu wilayah membutuhkan dukungan lebih besar, Pemkab Kukar akan mempertimbangkan pembiayaan melalui anggaran pemerintah daerah.

“Jadi kebutuhan masing-masing RT tidaklah sama. Nanti kita akan lihat, kalau selain bisa ditangani dengan dana RT maka kita akan coba optimalkan pembiayaan kita di dana RT untuk mengatasi permasalahan seperti ini,” katanya.

Selain memperkuat mitigasi kebakaran, Aulia mengatakan proses pemulihan warga terdampak juga tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan kembali secara fisik.

Kondisi psikologis masyarakat yang mengalami langsung musibah juga perlu mendapatkan perhatian.

Ia menyebut terdapat 75 kepala keluarga yang terdampak kebakaran. Pemerintah ingin memastikan seluruh warga tersebut tetap terpantau selama proses pemulihan berlangsung.

“Tadi kami juga menyampaikan kepada lurah, selain kita me-recovery dari perspektif fisik, kita juga harus melihat perspektif psikis warga masyarakat kita,” ungkapnya.

Menurutnya, proses pemulihan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, sehingga komunitas masyarakat juga diharapkan ikut memonitor kondisi warga terdampak.

“Dari 75 kepala keluarga yang terdampak, harus kita pastikan bahwa semuanya bisa terkelola dengan baik. Ini tentunya merupakan pekerjaan besar, tidak hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah semata, akan tetapi melalui komunitas-komunitas kita untuk saling memonitor satu dengan yang lain,” jelas Aulia.

Perhatian terhadap kondisi psikologis tersebut diperlukan karena kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat kebakaran berpotensi meninggalkan tekanan bagi korban.

“Jangan sampai ada korban yang kehilangan dalam proses monitoring kita. Kita khawatir pascakebakaran ini meninggalkan luka yang cukup dalam sehingga menimbulkan stres dan lain sebagainya bagi warga masyarakat kita,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah juga akan berupaya hadir dalam membantu warga menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kondisi psikologis selama masa pemulihan.

“Maka kita pun harus hadir untuk membantu warga masyarakat kita menyelesaikan permasalahan yang bersifat psikis tersebut,” tegasnya.

Dalam recovery jangka pendek, Pemkab Kukar memprioritaskan agar aktivitas sehari-hari masyarakat terdampak tidak terhenti akibat kebakaran.

Aulia mengatakan, pemerintah telah menerima kebutuhan dari keluarga korban, termasuk permintaan bantuan seragam sekolah.

Kebutuhan tersebut telah dipersiapkan agar anak-anak korban kebakaran tetap dapat menjalankan aktivitas pendidikannya.

“Kemarin keluarga korban ada mengharapkan seragam sekolah dari pemerintah. Kita sudah mempersiapkan itu,” katanya.

Ia menjelaskan, recovery jangka pendek mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan berbagai perlengkapan yang menunjang aktivitas warga.

“Jangka pendek adalah kita memastikan bahwa proses aktivitas sehari-hari warga masyarakat kita itu tidak terganggu. Bagi yang bersekolah, kebutuhan sekolahnya terpenuhi. Bagi yang bekerja, perlengkapan kebutuhan pekerjaannya juga terpenuhi,” jelasnya.

Selain kebutuhan sekolah dan pekerjaan, pemerintah juga memastikan kebutuhan permakanan warga terdampak tetap terpenuhi.

“Permakanannya terpenuhi, sehingga kegiatan sehari-harinya itu tidak terganggu,” ujarnya.

Untuk memastikan hal tersebut berjalan, Aulia telah meminta Plt Camat dan lurah melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lapangan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Itu yang kami perintahkan kemarin kepada Plt Camat dan Pak Lurah untuk melakukan upaya-upaya sehingga warga masyarakat kita bisa melaksanakan kegiatan,” katanya.

Sementara itu, untuk jangka menengah dan panjang, Pemkab Kukar akan melakukan pemulihan sesuai kewenangan pemerintah daerah sekaligus mengevaluasi kondisi kawasan permukiman.

Penataan kawasan menjadi salah satu perhatian karena kondisi lingkungan saat kebakaran menunjukkan adanya kendala akses bagi kendaraan pemadam kebakaran.

“Jangka menengah dan jangka panjang, kita berusaha untuk me-recovery sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Termasuk kita berusaha untuk menata daerah ini sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari terjadi, kita sudah bisa melakukan penanganan sebagaimana mestinya,” ungkap Aulia.

Ia mencontohkan kondisi jalan di kawasan terdampak yang menyulitkan kendaraan pemadam untuk masuk ke lokasi kebakaran.

“Kemarin misalnya jalan tidak ada, sehingga mobil pemadam kebakaran agak susah untuk masuk ke dalam dan lain sebagainya. Akibatnya, proses penanganan itu tidak bisa berjalan secara optimal,” jelasnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena waktu penanganan kebakaran di lokasi jauh lebih lama dibandingkan waktu pemadaman yang biasanya dapat dilakukan oleh petugas.

“Tadi juga disampaikan oleh Kepala Damkar, mereka biasanya pada umumnya bisa memadamkan api kurang dari 30 menit. Nah, kemarin itu sampai dua jam pemadaman baru bisa dilakukan,” pungkasnya.

The post Pemkab Kukar Berencana Dorong Penggunaan Dana RT-Ku Terbaik untuk Buat Sistem Pengairan di Kawasan Pemukiman Padat Penduduk appeared first on katanusantara.com.

Aulia mengatakan, kebakaran yang melanda kawasan permukiman tersebut menjadi salah satu peristiwa kebakaran terbesar yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Banyak warga terdampak dan membutuhkan dukungan dalam proses pemulihan setelah kehilangan tempat tinggal maupun berbagai kebutuhan sehari-hari.

“Kita melihat kondisi pascakebakaran yang melanda warga kita di Jalan Danau Aji, dan memang korbannya cukup banyak. Ini termasuk salah satu kebakaran terbesar yang terjadi di Kutai Kartanegara,” kata Aulia, Kamis (8/10/2026).

Ia mengatakan, pemerintah daerah berupaya meringankan beban masyarakat terdampak dengan melibatkan berbagai pihak.

Dukungan tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat dan para relawan yang bergerak membantu sejak kejadian kebakaran berlangsung.

“Kami dari pemerintah daerah berusaha bagaimana meringankan korban yang terkena dampak dari kebakaran ini dan bekerja sama dengan seluruh warga masyarakat. Alhamdulillah, respons bantuan dari warga masyarakat sangat luar biasa,” ujarnya.

Aulia menekankan bahwa proses pemulihan atau recovery pascakebakaran perlu dilakukan dengan cepat.

Hal tersebut penting agar masyarakat yang terdampak dapat kembali memenuhi kebutuhan dasar dan menjalani aktivitasnya secara bertahap.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel pemadam kebakaran, BPBD, relawan, pemerintah kecamatan hingga jajaran kelurahan yang sejak awal kejadian telah turun membantu masyarakat.

“Kita berharap proses recovery pascakebakaran ini bisa kita lakukan dengan cepat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel Damkar, BPBD, seluruh relawan, pemerintah kecamatan, teman-teman kelurahan yang sejak awal terjadinya kebakaran sudah turun aktif membantu warga masyarakat,” ucapnya.

Bagi Aulia, keterlibatan berbagai unsur dalam penanganan pascakebakaran menjadi bagian penting untuk memastikan pemerintah benar-benar hadir ketika masyarakat menghadapi situasi sulit.

“Ini untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, membantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi,” tegasnya.

Aulia juga menerima sejumlah aspirasi dari warga terkait kebutuhan yang harus dipenuhi selama proses recovery.

Ia menyebut kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan bahan makanan, tetapi juga perlengkapan yang diperlukan untuk mengolah makanan.

Beberapa korban menyampaikan kebutuhan tersebut secara langsung kepada pemerintah.

Menurut Aulia, informasi dari masyarakat menjadi dasar untuk menyesuaikan jenis bantuan yang diberikan agar benar-benar bermanfaat.

“Beberapa korban menyampaikan terkait dengan proses recovery yang harus dilakukan dan beberapa kebutuhan pokok warga masyarakat hari ini. Kita berupaya agar bantuan-bantuan yang diberikan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat kita,” jelasnya.

Ia mencontohkan kebutuhan peralatan memasak yang sebelumnya disampaikan oleh masyarakat terdampak.

Pemerintah kemudian berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui Plt Camat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kemarin misalnya tersampaikan bahwa warga masyarakat kita membutuhkan peralatan untuk memasak. Maka dilakukan koordinasi antara pemerintah dan Baznas melalui Plt Camat, alhamdulillah hari ini Baznas menurunkan bantuan untuk perlengkapan memasak,” ungkap Aulia.

Menurutnya, bantuan peralatan memasak menjadi penting karena ketersediaan bahan makanan saja belum cukup apabila masyarakat tidak memiliki sarana untuk mengolahnya.

“Kalau seandainya bahan baku masakannya banyak, tapi peralatan memasaknya tidak ada, bahan makanan itu tidak bisa terolah dengan baik,” katanya.

Selain memastikan kebutuhan warga, Aulia juga memberikan apresiasi kepada para relawan yang terlibat dalam penanganan pascakebakaran.

Ia melihat langsung aktivitas para relawan, termasuk kelompok ibu-ibu yang membantu operasional dapur umum.

Dapur umum tersebut dibangun untuk mendukung kebutuhan makanan bagi korban, relawan maupun personel yang terlibat dalam proses recovery.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan. Hari ini tadi kita lihat di belakang, ibu-ibu itu para relawan yang selama ini aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan,” kata Aulia.

Ia menyebut para relawan tersebut mengambil peran penting dalam memastikan kebutuhan permakanan selama proses penanganan pascakebakaran tetap terpenuhi.

“Mereka membantu dapur umum yang dibangun oleh BPBD dan teman-teman Damkar, menyiapkan makanan atau permakanan untuk para relawan, korban dan seluruh yang terlibat dalam proses recovery pascakebakaran,” pungkasnya.

The post Bupati Kukar Hadir Langsung Temui Masyarakat Terdampak Kebakaran di Jalan AM Alimuddin appeared first on katanusantara.com.

Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri mengatakan, setelah APBD Perubahan 2026 diselesaikan, pemerintah daerah kini memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran tersebut segera dieksekusi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Kalau sampai akhir tahun ini, kita menyesuaikan dengan rencana yang sudah kita susun sebelumnya. Kemarin kita sudah menyelesaikan anggaran perubahan tahun 2026. Anggaran perubahan 2026 tentunya ini harus dieksekusi sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Aulia, Selasa (7/10/2026).

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan program pemerintah daerah tidak semata-mata mengejar tingginya realisasi anggaran.

Setiap pembiayaan akan disesuaikan dengan target program yang hendak dicapai hingga akhir tahun.

“Kalau kita prinsipnya itu adalah money follow program. Artinya, kita mengedepankan programnya dulu, baru uangnya menyesuaikan,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, Aulia berharap pelaksanaan program hingga penghujung tahun dapat berjalan secara terukur.

Pemerintah juga berupaya agar tidak terjadi sisa anggaran yang terlalu besar, tetapi tetap memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Oleh karenanya nanti kita akan sesuaikan pembiayaannya sesuai untuk target capaian sampai akhir tahun, sehingga kita tidak menyisakan banyak silpa, dan ini bisa dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat kita,” jelasnya.

Aulia menegaskan, penyerapan anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program.

Ia tidak ingin pemerintah membuat kegiatan secara serampangan hanya untuk mengejar realisasi anggaran menjelang akhir tahun.

“Kalau untuk kondisi sekarang, kita pasang angkanya masih di angka 100 juta, tapi sekali lagi dalam proses pelaksanaannya kita berusaha menyesuaikan. Saya tidak ingin karena kita ingin mengejar realisasi anggaran, kita bikin sembarang-sembarang saja kegiatan di lapangan,” tegasnya.

Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah adalah RTKU Terbaik.

Aulia menyebut regulasi program tersebut telah diselesaikan sehingga tahapan berikutnya diarahkan pada penyesuaian pembiayaan dengan target yang ingin dicapai.

Salah satu prioritas yang ditekankan dalam RTKU Terbaik adalah memastikan layanan internet dapat tersedia di seluruh desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kalau di RTKU Terbaik, kami meletakkan prioritas untuk memastikan layanan internet itu hadir di seluruh desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” katanya.

Selain penguatan layanan internet, pemerintah juga memastikan kegiatan rutin di tingkat RT tetap berjalan hingga akhir tahun.

Kegiatan tersebut antara lain gotong royong, musyawarah RT dan berbagai aktivitas kemasyarakatan lainnya.

Aulia juga memastikan dukungan anggaran untuk insentif bagi para ketua RT tetap tersedia sampai penghujung tahun.

“Makanya ini pembiayaan mau kita pastikan sampai akhir tahun ini tersedia, selain kegiatan-kegiatan rutin seperti gotong royong, musyawarah RT dan lain sebagainya itu bisa terlaksana. Insentif untuk teman-teman RT itu kami pastikan itu tersedia dengan baik sampai akhir tahun nantinya,” pungkasnya.

The post Pemkab Kukar Sesuaikan Rencana Program dengan Ketersediaan Anggaran appeared first on katanusantara.com.