DPMD Kukar Perkuat Tata Kelola Program Lewat Evaluasi Rutin dan Disiplin Anggaran
Foto : Kepala DPMD Kukar, Arianto (Istimewa)
TENGGARONG – Guna memastikan seluruh program pemberdayaan masyarakat desa berjalan efektif dan tepat sasaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat koordinasi internal melalui evaluasi berkala. Salah satu instrumen pengawasan yang digunakan adalah rapat evaluasi triwulan yang digelar rutin sebagai alat pemantau progres program kerja tahun anggaran 2025.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengatakan bahwa evaluasi yang dilakukan pada triwulan pertama tahun ini menjadi bagian penting dari sistem kontrol dan perbaikan. Fokus utamanya adalah melihat sejauh mana target kegiatan telah direalisasikan serta menilai kesiapan program untuk tahap berikutnya.
“Ini bagian dari upaya memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan tidak berjalan terpisah. Evaluasi ini memetakan mana yang sudah berjalan baik dan mana yang perlu percepatan,” ujar Arianto, Senin (5/5/2025).
Dari hasil evaluasi awal, serapan anggaran DPMD hingga April tercatat sekitar 7 persen. Meski masih rendah, Arianto optimistis capaian tersebut akan meningkat signifikan seiring masuknya masa pelaksanaan kegiatan fisik dan pemberdayaan yang lebih padat mulai Mei.
“Target kami di bulan depan bisa mencapai 20 persen. Ini realistis karena sebagian besar program baru mulai berjalan penuh di triwulan kedua,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembagian serapan anggaran tahun ini disusun dalam empat tahap, masing-masing 20 persen pada kuartal pertama, 30 persen di kuartal kedua, 20 persen pada kuartal ketiga, dan 30 persen di akhir tahun. Skema ini bertujuan menjaga keseimbangan antara perencanaan dan realisasi anggaran secara proporsional.
Selain menjadi acuan internal, hasil evaluasi ini juga akan menjadi bahan laporan strategis yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) bersama Bupati Kukar di pertengahan tahun. Forum tersebut digunakan untuk mengukur kinerja antarperangkat daerah sekaligus menyinkronkan capaian pembangunan daerah.
“Yang paling penting bukan hanya soal anggaran terserap, tapi bagaimana manfaat program itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa,” tegas Arianto. (Adv)
