DPMD Kukar Pacu Reformasi Desa: Perkuat Tata Kelola, Dorong Ekonomi Mandiri Lewat RT dan PADes

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan dan perubahan. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), program pembangunan desa diarahkan agar semakin sejalan dengan visi Dedikasi Kukar Idaman yang tertuang dalam RPJM Kukar 2021–2026.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyatakan bahwa meskipun dinamika pembangunan desa terus bergerak, arah kebijakan tetap berpijak pada penguatan tata kelola dan pemberdayaan ekonomi warga. “Kami tetap konsisten pada kerangka Dedikasi Kukar Idaman. Arah pembangunannya tidak berubah, tapi terus disesuaikan dengan kondisi lapangan,” ujar Arianto, Senin (28/4/2025).

Tahun ini, DPMD memfokuskan pembinaan pada desa-desa yang masih mengalami kendala administratif. Dua kecamatan yang menjadi prioritas utama pendampingan adalah Tabang dan Muara Kaman, yang dinilai masih membutuhkan penguatan sistem dan manajemen pemerintahan desa.

“Desa yang administrasinya lemah sulit bergerak maju. Makanya kita dampingi dari hulu, dari tata kelola, perencanaan, hingga penganggaran,” jelasnya.

Selain pembenahan birokrasi, program pemberdayaan masyarakat juga digencarkan, salah satunya lewat optimalisasi dana bantuan RT senilai Rp50 juta. Program ini dirancang bukan hanya untuk mendukung kegiatan operasional, tetapi juga untuk merangsang inisiatif ekonomi lokal.

Arianto mengisyaratkan kemungkinan peningkatan nominal bantuan RT tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya tata kelola dan pengawasan agar penggunaannya tepat sasaran. “Kalau dananya naik, maka pengawasan pun harus diperkuat. Efisiensi dan transparansi mutlak agar hasilnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya itu, DPMD Kukar juga menyiapkan strategi jangka menengah dengan membangun jejaring kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga ekonomi lokal. Arianto meyakini kemitraan ini penting untuk menumbuhkan unit-unit usaha yang berakar dari desa dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Kita ingin desa-desa di Kukar tidak hanya menunggu bantuan, tapi mampu menggerakkan ekonominya sendiri. Lembaga ekonomi lokal bisa menjadi pengungkit kemandirian desa,” ungkapnya.

Melalui pendekatan berbasis kolaborasi dan pemberdayaan, DPMD Kukar berharap desa-desa di Kukar bisa menjadi motor pembangunan berkelanjutan. “Jika desa kuat secara ekonomi dan manajemen, Kukar akan jauh lebih tangguh dalam menghadapi tantangan ke depan,” tutup Arianto. (Adv)